LSM Forum Lintas Media Kutuk Pembunuhan Wartawan Sun TV

Penganiayaan terhadap jurnalis atau wartawan yang salah satunya adalah korbannya Ridwan Salamun, wartawan Sun TV yang terjadi di Tual, adalah sebuah tindakan brutal yang dilakukan oknum yang tidak memahami tugas mulia wartawan.

“ Ini menambah daftar keprihatinan kita, bahwa di usia Indonesia yang ke – 65, masih ada warga yang “buta jurnalistik”. Mereka itu tidak memahami tugas wartawan. Ini juga menjadi catatan sejarah panjang penganiayaan wartawan saat melakukan peliputan di lapangan. Kami meminta aparat Kepolisan agar segera menangkap Pelakunya.” Tegas Sulhayat Takdir, SH, Ketua Forum Lintas Media (Forum Lima) di Makassar.

Penganiayaan wartawan yang belakangan meningkat akhir-akhir ini, juga harus menjadi catatan bagi organisasi Pers Indonesia, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga warga begitu nekad melakukan penganiayaan terhadap jurnalis yang sedang melakukan peliputan berita, utamanya menyangkut sejauh mana peran organisasi pers memberikan sosialisasi tentang peran tugas wartawan kepada masyarakat, agar masyarakat bias melek jurnalistik.

Selain itu, Sulhayat yang juga adalah wartawan anggota PWI, juga menekankan pentingnya keamanan diri bagi seorang wartawan yang hendak melakukan peliputan berita di lapangan, khususnya melakukan peliputan berita yang rawan terhadap resiko seperti yang terjadi di Tual itu.

“Wartawan dalam melaksanakan tugasnya di lapangan, tidak saja mementingkan momen berita, tapi juga harus memperhatikan keamanan dirinya.” Pesan Sulhayat.

Iklan

AJI: Sanksi Tegas Wartawan ‘Palak’ Saham Krakatau

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak agar dugaan sejumlah wartawan terlibat kongkalikong penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel, awal November 2010, diusut tuntas. Jika terbukti, pelaku harus dikenakan sanksi tegas.

Dugaan bermula dari laporan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses penawaran saham Krakatau Steel (KS) yang menuding ada sejumlah wartawan dari beberapa media terkemuka yang berusaha memperoleh jatah saham perdana KS tanpa melalui prosedur yang berlaku di pasar modal.

Dalam dugaan tersebut, keempatnya terdiri dari media nasional terkemuka, dua surat kabar, satu portal berita, dan satu buah stasiun televisi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI Jakarta, para wartawan itu meminta jatah saham sebesar 1.500 lot saham perdana KS. Nilai keseluruhannya mencapai Rp 637,5 juta.

Permintaan tersebut, kabarnya juga dibarengi dengan tekanan melalui pemberitaan negatif seputar IPO Krakatau Steel. Selain saham, sejumlah wartawan ini juga dilaporkan meminta sejumlah uang tunai.

“Jika terbukti, tindakan wartawan-wartawan ini jelas melanggar kode etik jurnalistik wartawan Indonesia (KEWI),” kata Ketua AJI Cabang Jakarta, Wahyu Dhyatmika, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 18 November 2010.

Dijelaskan Wahyu,ada Pasal 6 KEWI secara jelas dan tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Selain itu, lanjut Wahyu, tindakan wartawan yang meminta jatah saham perdana KS ini berindikasi tindak pidana pemerasan.

Menurut AJI, perilaku jurnalis yang dicemari oleh kepentingan komersial pribadi dan kelompok seperti itu, mengancam iklim investasi di Indonesia. Berita-berita mengenai bursa saham yang tidak proporsional, tendensius dan tidak berimbang, berpotensi membuat bingung investor.

Oleh karena itu, AJI Jakarta  menyatakan sikap:
Pertama, mendesak pihak-pihak yang mengetahui ihwal kongkalikong ini untuk segera melapor secara resmi ke Dewan Pers dan Polisi. Laporan ini penting agar lembaga-lembaga tersebut bisa segera mengusut laporan adanya wartawan yang meminta jatah saham perdana KS ini.

Kedua, AJI mengimbau semua jurnalis peliput Bursa Efek Indonesia, agar tetap kritis dan berimbang dalam memberikan informasi yang perlu diketahui oleh publik. (Sumber : maiwanews –)