SULAWESI SELATAN SIAP MENJADI IBUKOTA NEGARA

Sabtu, 19 Februari 2011 – 04:09:43 WIB

Diposting oleh : Rahmania

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Februari 2011, telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait kesiapan Sulawesi Selatan menjadi ibu kota negara. Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, A. Muallim mengatakan, surat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo itu juga berisi kajian tentang kesiapan dan potensi Sulawesi Selatan menjadi ibu kota pengganti Jakarta sesuai hasil seminar nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan, di Makassar, 24 Januari 2011 dan diharapkan bisa mendapat respon positif sehingga memilih Kota Makassar dan Sulawesi Selatan sebagai ibu kota negara.
A.Muallim mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap surat rekomendasi itu dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, dalam rekomendasi itu, pemerintah provinsi mengusulkan Kota Makassar dan sejumlah kota satelit bisa menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Sedangkan Jakarta bisa menjadi pusat perekonomian di Tanah Air. Usulan ini juga merupakan respons atas berkembangnya wacana pemindahan ibu kota negara beberapa bulan lalu. Bahkan pemerintah pusat sudah melakukan kajian mengenai wacana tersebut akibat semakin semrawutnya kondisi Jakarta, sehingga tidak layak lagi sebagai ibu kota negara. Dia menyebutkan usulan yang dikirimkan ke pemerintah pusat ini bukan serta merta dari keinginan Pemerintah Sulawesi Selatan, melainkan hasil rekomendasi seminar nasional yang dihadiri sejumlah pakar diantaranya, pakar pemerintahan dan otonomi daerah, Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Tanri Abeng dan pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lembaga Ketahanan Nasional, Laksamana Muda Willem Rapangilei.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Sulawesi Selatan memberikan respons positif dengan menangkap peluang perpindahan ibu kota tersebut. Makassar dengan sejumlah kota penyangganya, seperti Maros, Gowa, Takalar siap dijadikan ibu kota negara. Secara historis, Sulawesi Selatan sangat memungkinkan menjadi ibu kota negara lantaran pada era prakemerdekaan, daerah ini menjadi pusat perdagangan dan juga menjadi penopang pangan nasional dan secara topografi dan geografi, letak Sulawesi Selatan berada tepat di tengah Indonesia. Ini sangat baik dari segi potensi wilayah dan keamanan negara. Sulawesi Selatan juga memiliki kawasan Mamminasata (Maros, Sungguminasa dan Takalar) yang akan dikembangkan jadi kota baru.
Sementara itu, berdasarkan kajian Tanri Abeng pada Seminar Nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan, di Makassar. Saat ini, Jakarta tidak dapat lagi dipertahankan sebagai ibu kota negara. Kondisi Jakarta sudah sesak, semua sumber daya manusia yang berpotensi datang ke Jakarta, karena semua terpusat disana sehingga daerah susah untuk berkembang. Untuk itu harus dilakukan penyebaran pemerintah agar mampu menopang pengembangan ekonomi di luar Jawa.
Nia/A. Suri /Ridwan (Jumat, 18 Februari 2011)

Iklan

Kebangkrutan Moral Anggota DPR RI

Harian ini membuat geger. Edisi Sabtu (9/4) Media Indonesia menampilkan karya foto jurnalistik eksklusif yang merekam kelakuan jorok anggota DPR. Kelakuan jorok itu terjadi Jumat (8/4), di forum terhormat, di sidang paripurna yang membahas materi sangat penting, yaitu pembangunan gedung baru DPR yang ditentang publik.

Anggota DPR itu adalah Arifinto dari Partai Keadilan Sejahtera, yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat VII. Kamera wartawan foto Media Indonesia M Irfan menangkap basah bagaimana jari tangan Arifinto dengan sengaja memilih video porno di komputer tablet yang dibawanya ke ruang sidang dan menikmatinya sejak pukul 11.39.23 hingga pukul 11.41.57 WIB.

Media Indonesia memiliki 60 frame visual berisi kelakuan anggota DPR itu. Sebuah jumlah yang lebih dari cukup untuk membuktikan secara faktual bahwa tidak benar anggota DPR itu membuka komputer tabletnya karena ada surat elektronik yang masuk, sebagaimana kilahnya, dan pula tidak benar ia menontonnya hanya beberapa detik, tak sampai setengah menit, seperti katanya.

Sebagian dari foto jurnalistik itu telah dipublikasikan di harian ini dan di situs Mediaindonesia.com dengan sengaja mengaburkan bagian gambar yang porno. Hal itu bertujuan menghormati keadaban publik dan mematuhi Undang-Undang Pornografi.
Semua itu perlu ditegaskan kembali melalui Editorial ini untuk menggarisbawahi betapa telah terjadi kebangkrutan moral anggota DPR. Bukan sembarang kebangkrutan moral karena yang menonton video porno itu adalah anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, partai yang berbasiskan nilai-nilai agama dan yang paling gigih memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Pornografi.

Kelakuan jorok anggota DPR itu bukan hanya menunjukkan moral susila yang rusak, melainkan juga moral politik. DPR sedang bersidang paripurna menyangkut pembangunan gedung DPR yang akan menelan Rp1 triliun lebih, eh, si anggota DPR tidak peduli, malah asyik menikmati pornografi.

Kasus itu menambah panjang daftar dekadensi anggota DPR. Bukankah banyak anggota DPR yang masuk penjara karena korupsi? Bukankah amat banyak anggota DPR yang gemar mangkir bersidang? Bukankah banyak keputusan DPR produk transaksional? Bukankah hasil studi banding omong kosong? Bahkan, ada studi banding yang diselingi menonton tari perut. Sekarang ditambah menonton video porno di sidang paripurna.

Semua itu jelas bukti DPR mengalami kebangkrutan moral yang menggerus kepercayaan publik. Bahkan, tidak berlebihan untuk mengatakan sesungguhnya telah terjadi kebangkrutan kepercayaan dan kebangkrutan legitimasi terhadap DPR. Tiga kebangkrutan yang fundamental. Lalu dengan dasar apa DPR masih layak memutuskan kebijakan publik atas nama rakyat?

DPR sekarang lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Oleh karena itu, sebaiknya DPR berhenti bersidang. Sebaiknya reses dilanjutkan saja sampai masa kerja berakhir pada 2014, sampai dilahirkan DPR yang baru hasil pemilu mendatang.

Anggaplah DPR yang sekarang ini koma, pingsan berat, akibat keracunan bermacam-macam kelakuan jorok. Kiranya untuk sementara negara ini lebih baik berjalan tanpa DPR yang dekaden itu. (mediaindonesia.com, 11/4/2011)