Takabonerate Adalah Nama Keramat Dalam Hitungan Kerugian Negara

Perjalanan panjang untuk memperkenalkan nama Takabonerate bukanlah sebuah hal yang mudah, namun kenapa  hasil dari sebuah perjuangan tersebut menjadi ajang mendapatkan keuntungan semata oleh para pengelola daerah dan siapa saja yang melibatbkan diri dalam penamaan Takabonerate.  Nama Takabonerate di abadikan pada sejumlah benda yang merupakan asset daerah kabupaten kepulauan  selayar dan di biayai oleh negara termasuk sejumlah kegiatan menggunakan nama Takabonerate. Sayang sekali ketika nama ini di sematkan pertama kalinya pada sebuah kapal feri  yang di beli oleh pemerintah kabupaten selayar tahun 2003 akhirnya menuai badai. Nama KMF Takabonerate pada kapal LCT Manumbar sembilan yang di sulap  menjadi sebuah kapal feri telah membobol apbdselayar hingga tahun 2010 hingga belasan miliar rupiah. Kapal ioni juga telah menyeret mantan ketua Dprd Selayar Ince Langke  dan Mantan Bupati Selayar Akib Patta sebagai terdakwa serta sejumlah nama lainnya diantaranya 9 anggota Dprd Selayar periode 1999 – 2004 serta 3 pejabat pemda dan seorang pengusaha. Semua anggotadewan kemudian bebas, semua pejabat juga bebas termasuk mantan ketua Dprd dan Mantan Bupati yang menjadi terdakwa,  kelaupun mantan Bupati SelayarAkib Patta sempat meringkuk di tahanan gunung sari makassar namun semuanya sudah terlupakan asalkan kasus ini tidak lagi mencuat. Persetan dengan kerugian daerah dan lupakan para kelompok pejabat negara sertawakil rakyat ini telah menerima premi pembelianya. Yang penting kembalikan kapal tersebut, ujar Arsil Ihsan , ketua FPS kepada sejumlah awak media. lalu mana kapalnya ? menurut ketua FPS ini, bahwa kapal tersebut telah menjadi barang bukti di kejaksaan tinggi Sulsel saat mantan Bupati Selayar menjadi terdakwa dalam perkara Kasus Korupsi di gelar di PN.Makasar.  Kemudian semuanya hilang, kabur dan terhembus informasi bahwa kapal tersebut telah di pinjam pakaikan oleh kejati sulsel kepada seorang pengusaha dan informasi lainnya bahwa kapa tersebut telah di operasikan oleh oknum pejabat kejati sulsel. Sampai saat ini kapal tersebut belum kembali ke Selayar sebagai pemilik sah atas penggunaan dana apbd selayar TA 2002 dan 2003 senilai 5 Miliar Rupiah. Belum lagi beban utang atas jaminan APBD melalui persetujuan Dewan yang kemudian terbayarkan hingga tahun 2009 .  

Selanjutnya pada tahun 2009 hingga 2010 dan 2011, kemudian muncul lagi nama kapal Takabonerate 2, yang dioperasikan oleh dinas perhubungan kabupaten kepulauan selayar. Kapal Takabonerate2 adalah tipe kapal cepat dengan mesin boat fast tempel berukuran besar. Awelnya untuk kegiatan pengawasan laut dinas perhubungan namun kemudian nama dan kegiatan dimaksud kemudian mulai tercium bau bau tak sedap dari kwalitas dan harganya. Belum lagi saat ini kapal tersebut malah tidak lagi pernah terlihat. Lalu berapa harganya dan bagaimana sebenarnya proses lelang dalam pengadaanya ?  Te;ah sesuaikah ? Persetan dengan semuanya yang penting hal ini jangan mencuat.

bagaimana pula dengan Takabonerate Islands Ekspeditions yang saat ini kembali di dengungkan untuk dilaksanakan periode ke 3. malah semuanya sesumbar bahwa TIE3 adalah ajang mencari rekor. Mungkin rekor terbanyak  keuntungan dari hasil kerja para pelaksana atau  rekor terbanyak mendapatkan fee dari kegiatan ini ? “

Pada pelaksanaan TIE2 lalu, sejumlah anggaran telah di gelontorkan ke kantong para penentu kebijakan dalam pelaksanaannya. Tapi semua pertanggungjawabannya telah selesai dan sangat rapi. Apalagi kegiatan ini di back up pemerintah berwajib alias mereka yang berwajib memeriksa zkebobolan keuangan negara.  Pokoknya semua terlibat termasuk TNI AL Armada Makassar  yang banyak mendapatkan bayaran pada penyiapan armada lautnya dalam melayani tamu tamu pejabat yang datang termasuk penyelam yang di buat sedemikian rupa agar semuanya berjalan lancar dan tidak tercium bau bau mark up.  Belum  lagi biaya iklan oleh pak  Gubernur di metro tv serta biaya bahan bakar heli kopter buat beliau. Tapi sudahlah , persetan dengan semuanya , yang penting pak Komandan di pusat tidak tahu.

Bila dikalkulasi , maka hasil penamaan takabonerate pada sejumlah barang dan kegiatan telah menelan kerugian daerah dan negara tidak kurang dari puluhan miliarrupiah. Lantas  hal ini  terus dibiarkan oleh mereka yang berkompeten. Termasuk mereka yang di sebut para penyidik.  Ataukah semuanya sama saja dengan penyidik yang saat ini menjadi binmas di desa jinato kecamatan takabonerate  yang menjadi pemain dalam kegiatan illegal fishing serta menjadi penyalur minuman keras”? seperti dalam sejumlah pemberitaan di media online  terkait ulah oknum ini. Biarkan saja, atau persetan dengan semuanya yang penting aman buat kita kita.

Iklan

SULAWESI SELATAN SIAP MENJADI IBUKOTA NEGARA

Sabtu, 19 Februari 2011 – 04:09:43 WIB

Diposting oleh : Rahmania

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Februari 2011, telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait kesiapan Sulawesi Selatan menjadi ibu kota negara. Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, A. Muallim mengatakan, surat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo itu juga berisi kajian tentang kesiapan dan potensi Sulawesi Selatan menjadi ibu kota pengganti Jakarta sesuai hasil seminar nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan, di Makassar, 24 Januari 2011 dan diharapkan bisa mendapat respon positif sehingga memilih Kota Makassar dan Sulawesi Selatan sebagai ibu kota negara.
A.Muallim mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap surat rekomendasi itu dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, dalam rekomendasi itu, pemerintah provinsi mengusulkan Kota Makassar dan sejumlah kota satelit bisa menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Sedangkan Jakarta bisa menjadi pusat perekonomian di Tanah Air. Usulan ini juga merupakan respons atas berkembangnya wacana pemindahan ibu kota negara beberapa bulan lalu. Bahkan pemerintah pusat sudah melakukan kajian mengenai wacana tersebut akibat semakin semrawutnya kondisi Jakarta, sehingga tidak layak lagi sebagai ibu kota negara. Dia menyebutkan usulan yang dikirimkan ke pemerintah pusat ini bukan serta merta dari keinginan Pemerintah Sulawesi Selatan, melainkan hasil rekomendasi seminar nasional yang dihadiri sejumlah pakar diantaranya, pakar pemerintahan dan otonomi daerah, Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Tanri Abeng dan pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lembaga Ketahanan Nasional, Laksamana Muda Willem Rapangilei.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Sulawesi Selatan memberikan respons positif dengan menangkap peluang perpindahan ibu kota tersebut. Makassar dengan sejumlah kota penyangganya, seperti Maros, Gowa, Takalar siap dijadikan ibu kota negara. Secara historis, Sulawesi Selatan sangat memungkinkan menjadi ibu kota negara lantaran pada era prakemerdekaan, daerah ini menjadi pusat perdagangan dan juga menjadi penopang pangan nasional dan secara topografi dan geografi, letak Sulawesi Selatan berada tepat di tengah Indonesia. Ini sangat baik dari segi potensi wilayah dan keamanan negara. Sulawesi Selatan juga memiliki kawasan Mamminasata (Maros, Sungguminasa dan Takalar) yang akan dikembangkan jadi kota baru.
Sementara itu, berdasarkan kajian Tanri Abeng pada Seminar Nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan, di Makassar. Saat ini, Jakarta tidak dapat lagi dipertahankan sebagai ibu kota negara. Kondisi Jakarta sudah sesak, semua sumber daya manusia yang berpotensi datang ke Jakarta, karena semua terpusat disana sehingga daerah susah untuk berkembang. Untuk itu harus dilakukan penyebaran pemerintah agar mampu menopang pengembangan ekonomi di luar Jawa.
Nia/A. Suri /Ridwan (Jumat, 18 Februari 2011)