SULAWESI SELATAN SIAP MENJADI IBUKOTA NEGARA

Sabtu, 19 Februari 2011 – 04:09:43 WIB

Diposting oleh : Rahmania

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Februari 2011, telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait kesiapan Sulawesi Selatan menjadi ibu kota negara. Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, A. Muallim mengatakan, surat rekomendasi yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo itu juga berisi kajian tentang kesiapan dan potensi Sulawesi Selatan menjadi ibu kota pengganti Jakarta sesuai hasil seminar nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan, di Makassar, 24 Januari 2011 dan diharapkan bisa mendapat respon positif sehingga memilih Kota Makassar dan Sulawesi Selatan sebagai ibu kota negara.
A.Muallim mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap surat rekomendasi itu dapat ditindaklanjuti pemerintah pusat, dalam rekomendasi itu, pemerintah provinsi mengusulkan Kota Makassar dan sejumlah kota satelit bisa menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Sedangkan Jakarta bisa menjadi pusat perekonomian di Tanah Air. Usulan ini juga merupakan respons atas berkembangnya wacana pemindahan ibu kota negara beberapa bulan lalu. Bahkan pemerintah pusat sudah melakukan kajian mengenai wacana tersebut akibat semakin semrawutnya kondisi Jakarta, sehingga tidak layak lagi sebagai ibu kota negara. Dia menyebutkan usulan yang dikirimkan ke pemerintah pusat ini bukan serta merta dari keinginan Pemerintah Sulawesi Selatan, melainkan hasil rekomendasi seminar nasional yang dihadiri sejumlah pakar diantaranya, pakar pemerintahan dan otonomi daerah, Ryaas Rasyid, mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Tanri Abeng dan pengajar Bidang Pertahanan dan Keamanan Lembaga Ketahanan Nasional, Laksamana Muda Willem Rapangilei.
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Sulawesi Selatan memberikan respons positif dengan menangkap peluang perpindahan ibu kota tersebut. Makassar dengan sejumlah kota penyangganya, seperti Maros, Gowa, Takalar siap dijadikan ibu kota negara. Secara historis, Sulawesi Selatan sangat memungkinkan menjadi ibu kota negara lantaran pada era prakemerdekaan, daerah ini menjadi pusat perdagangan dan juga menjadi penopang pangan nasional dan secara topografi dan geografi, letak Sulawesi Selatan berada tepat di tengah Indonesia. Ini sangat baik dari segi potensi wilayah dan keamanan negara. Sulawesi Selatan juga memiliki kawasan Mamminasata (Maros, Sungguminasa dan Takalar) yang akan dikembangkan jadi kota baru.
Sementara itu, berdasarkan kajian Tanri Abeng pada Seminar Nasional bertajuk Ibu Kota Negara, Harapan dan Tantangan, di Makassar. Saat ini, Jakarta tidak dapat lagi dipertahankan sebagai ibu kota negara. Kondisi Jakarta sudah sesak, semua sumber daya manusia yang berpotensi datang ke Jakarta, karena semua terpusat disana sehingga daerah susah untuk berkembang. Untuk itu harus dilakukan penyebaran pemerintah agar mampu menopang pengembangan ekonomi di luar Jawa.
Nia/A. Suri /Ridwan (Jumat, 18 Februari 2011)

Iklan

Anggaran Pendidikan Selayar Menjadi Lahan Pendapatan Sampingan”

Pelaksanaan Proyek DAK Pendidikan Selayar TA.2010 Dipertanyakan “

Pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khsusus Bidang Pendidikan TA 2010 di Kabupaten Kepulauan Selayar hingga saat ini di nyatakan belum rampung sesuai petunjuk tehnis dan petunjuk operasional pelaksanaannya.Termasuk proses lelang dan pengerjaan pihak ke tiga yang menggunakan anggran pusat bernilai miliaran ini belum rampung. Misalnya proses lelang pengadaan alat laboratoruium dan peraga pendidikan untuk sekolah tingkat dasar dan menengahhingga saat ini belum selesai. Malah proses lelangnya telah di ulang setelah pengumuman dibatalkan oleh panitia pemerintah kabupaten kepulauan Selayar tanpa alasaan yang jelas,ujar Sigit , koordinator Bid.Pendidikan Forum Peduli Selayar (FPS) dalam siaran persnya melalui radio selayar. Lebih lanjut disebutkan bahwa kecenderungan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bantuan khusus dari pusat pada tahun anggaran 2010 lalu sangat kuat, baik secara tehnis maupun dalam pelaksanaannya dilapangan. Termasuk adanya kongkalikong antara pejabat perencana,pengawas dan pengusaha yang semakin kuat ketika mendapat referensi dari para pemangku kebijakan di jajaran diknas, dewan dan pihak pihak terkait. Bagaimana bisa diterima, bila anggarannya telah cair 100% tapi pelaksnaannya tidak selesai, ujar Sigit dalam keterangan persnya.

Sementara itu disebutkan oleh sumber di Kantor Dinas Pendidikan Selayar (13/7) bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek pengadaan Buku dan alat peraga DAK Pendidikan TA 2010 lalu hingga saat ini belum rampung dilapangan oleh pihak ke rekanan pelaksana termasuk pelaporan pengawasan dan survey penyaluran buku ke sekolah-sekolah penerima diwilayah daratan dan kepulauan. Mengenai pengawasannya pihak dinas mengaku belum mendapatkan informasi tambahan namun proses pencairan anggaran telah rampung 100% kepada rekanan pelaksana. Pihak Diknas Selayar mengaku keteterdengan situasi yang ad, pasalnya pertanggungjawaban telah rampung sebagian besar dan tidak sinkron dengan fakta lapangan yang setiap saat laporanya kami terima. Mengenai adanya informasi buku illegal dan tidak sesuai juknis,memang ada masuk tapi kami belum bisa pastikan kebenarannya. Kalau informasi bahwa rekanan belum mendropp buku sesuai jumlah persekolah penerima , memang terjadi, namun rekanan minta tenggang waktu, ujar sumber di kantor diknas yang minta identitasnya tidak di publikasikan.

Dari pantauan media ini disejumlah sekolah penerima memang terjadi hal yang cukup mengherankan karena tidak satupun kepala sekolah yang mau memberi penjelasan. Ada kesan takut bila soal DAK menjadi bahan konfirmasi. Malah setiap wartawan pamit usai melakukan pemantauan dan konfirmasi untuk bahan berita, disiapkan amplop oleh sang nara sumber.