KPK Benarkan Temuan Narkotika Di Ruang Kerja Akil

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, membenarkan soal penemuan barang yang diduga narkoba dan obat terlarang saat penggeledahan ruangan kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Penggeledahan itu disaksikan juga oleh pejabat dan petugas MK. “Dalam proses penggeledahan itu, yang disaksikan sejumlah pihak MK, di dalam ruangan itu memang ditemukan barang yang diduga narkoba atau obat terlarang,” jelasnya, Jumat (4/10).

Namun demikian, Johan mengaku belum dapat memberikan keterangan mengenai jenis dari obat terlarang tersebut. “Mengenai jenisnya apa saya tidak diinfokan penyidik. Jadi itu di luar objek dalam penanganan perkara KPK,” katanya.

Oleh sebab itu Johan mengatakan, KPK akan menyerahkan sepenuhnya kepada bagian pengamanan MK. KPK menggeledah ruang kerja Akil untuk mencari barang bukti baru tindakan suap yang dia terima.

“Karena kita temukan barang yang tidak dalam objek penyidikan, maka penyidik menyerahkan itu kepada Koordinator Kepala Pengamanan MK Kompol Edi Suwitno dengan berita acara selanjutnya tergantung pihak MK,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar kemarin, Kamis (3/10). Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, di ruang kerja Akil ditemukan 4 linting ganja dan 2 butir ekstasi.

Barang-barang haram itu ditemukan di dalam laci meja kerja Akil. Ditemukan pula obat kuat. Sebelumnya, Akil ditangkap di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan atas dugaan kasus suap Pilkada Gunung Mas. (@)

 

Iklan

3.059 dokumen Rahasia Amerika Serikat Yang Terkait Indonesia

Sebagian Dokumen Tentang Indonesia yang Dibocorkan Wikileaks

Wikileaks memiliki sebanyak 3.059 dokumen rahasia Amerika Serikat yang terkait Indonesia. Dokumen itu merupakan semacam laporan diplomatik yang dikirim dari Kedubes AS di Jakarta dan Konjen AS di Surabaya. Situs Wikileaks berjanji akan mempublikasi dokumen itu secara bertahap.

Dan ternyata Wikileaks mulai menepati janjinya. Tiga buah dokumen mengenai Indonesia sudah dirilis. Dokumen itu dibuat dalam bentuk
Congressional Research Service (CSR), lembaga think tank Kongres AS. Dokumen CRS ini biasanya menjadi dasar bagi Senat dan DPR AS dalam mengambil kebijakan. Berikut isi dokumen tersebut:

Masalah Timor Timur
CRS Report RS20332
East Timor Crisis: US Policy and Options
5 November 1999

*Pemerintahan Bill Clinton menekan RI agar menerima kehadiran pasukan perdamaian internasional di Timor Timur usai jajak pendapat 1999.

*Menghentikan kerja sama militer AS dan Indonesia dan mengancam sanksi lebih keras bila tak mau bekerja sama, mengendalikan milisi, dan memulangkan 200 ribu pengungsi Timor Timur.

*Mendukung keputusan IMF dan Bank Dunia menghentikan bantuan mereka untuk Indonesia.

* Bantuan yang dihapus untuk tahun 2000 antara lain bantuan ekonomi 75 juta dolar AS, Economic Support Funds 5 juta dolar AS dan IMET 400 ribu dolar

Tentang Pemilu 2004
CRS Report RS21874 Analyst in Southeast and South
Asian Affairs 20 Mei 2005

*SBY disebut the thinking general

*Bila Wiranto jadi presiden, hubungan RI dan AS akan sangat rumit karena Kongres AS menaruh perhatian besar pada isu pelanggaran HAM di Timor Timur.

*Suksesnya Pemilu 2004 meneguhkan dominasi partai sekuler, yaitu Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.

Pelatihan Kopassus
Dokumen Joint Combined Exchange Training (JCET) and Human Rights Background and Issues for Congress
26 Januari 1999

*Sejak 1992, Kongres AS memutus program Pelatihan dan Pendidikan Militer In ternasional (IMET) untuk Indonesia setelah tragedi Santa Cruz.

* Namun, di bawah program JCET Dephan yang di setujui oleh Deplu, pasukan Baret Hijau AS melatih 60 anggota pasukan khusus TNI di Indonesia yang sebagian besar Kopassus. JCET berdalih pelatihan murni militer meskipun kurikulum latihan perang kota berjudul ‘crowd control’.

*April 1998, anggota Kongres AS menyurati Menteri Pertahanan Cohen Evans yang menyebut program JCET mengakali larangan Kongres. JCET dihentikan 8 Mei 1998.

Sumber: WikiLeaks, Congressional Research Service