KPK Benarkan Temuan Narkotika Di Ruang Kerja Akil

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP, membenarkan soal penemuan barang yang diduga narkoba dan obat terlarang saat penggeledahan ruangan kerja Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Penggeledahan itu disaksikan juga oleh pejabat dan petugas MK. “Dalam proses penggeledahan itu, yang disaksikan sejumlah pihak MK, di dalam ruangan itu memang ditemukan barang yang diduga narkoba atau obat terlarang,” jelasnya, Jumat (4/10).

Namun demikian, Johan mengaku belum dapat memberikan keterangan mengenai jenis dari obat terlarang tersebut. “Mengenai jenisnya apa saya tidak diinfokan penyidik. Jadi itu di luar objek dalam penanganan perkara KPK,” katanya.

Oleh sebab itu Johan mengatakan, KPK akan menyerahkan sepenuhnya kepada bagian pengamanan MK. KPK menggeledah ruang kerja Akil untuk mencari barang bukti baru tindakan suap yang dia terima.

“Karena kita temukan barang yang tidak dalam objek penyidikan, maka penyidik menyerahkan itu kepada Koordinator Kepala Pengamanan MK Kompol Edi Suwitno dengan berita acara selanjutnya tergantung pihak MK,” ujarnya.

Seperti diketahui, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di ruang kerja Ketua MK Akil Mochtar kemarin, Kamis (3/10). Berdasarkan informasi yang dihimpun merdeka.com, di ruang kerja Akil ditemukan 4 linting ganja dan 2 butir ekstasi.

Barang-barang haram itu ditemukan di dalam laci meja kerja Akil. Ditemukan pula obat kuat. Sebelumnya, Akil ditangkap di rumah dinasnya Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan atas dugaan kasus suap Pilkada Gunung Mas. (@)

 

Iklan

Lansiran Berita Media Tentang Bupati Bandung barat Yang Dipanggil Paksa

Kilas Hukum Bupati Bandung Barat Dipanggil Paksa

Rabu, 19 Agustus 2009
BANDUNG – Bupati Bandung Barat Abu Bakar terancam dipanggil paksa untuk hadir dalam persidangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana KONI Kabupaten Bandung tahun 2005 dan 2006. Ancaman tersebut muncul setelah Abu Bakar tidak hadir tanpa alasan jelas dalam tiga kali persidangan di PN Bale Bandung. Dalam perkara tersebut, terdakwa yang juga mantan Bendahara KONI Kabupaten Bandung, Cece Subrata, didakwa te;lah merugikan negara Rp 1,5 miliar. “Kami sudah memanggilnya dua kali, dan yang bersangkutan tidak pernah hadir,” ujar Jaksa Wiraksajaya. Dikatakan lagi, JPU pasti akan terus melakukan pemanggilan terhadap Abu Bakar. Pasalnya, status dan kedudukan yang bersangkutan sangat penting untuk memberikan keterangan karena jabatanya selaku Sekda Kabupaten Bandung (saat itu) yang berwenang dalam proses pencairan dana bantuan sosial kepada Koni Kabupaten Bandung. Selain itu, pada 2005 dan 2006, Abu Bakar juga menjabat sebagai Ketua Koni Kabupaten Bandung. (Agus Dinar)

Eksepsi Chandra Panggabean Ditolak
MEDAN – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menolak eksepsi (nota keberatan) Ketua Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), GM Chandra Panggabean, terdakwa kasus unjuk rasa anarkis pendukung Protap yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat, Selasa. Majelis hakim yang diketuai Kusnoto menyatakan, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) telah sesuai asas formal sehingga eksepsi GM Chandra Panggabean ditolak seluruhnya. Majelis hakim langsung memerintahkan JPU untuk melanjutkan pemeriksaan perkara itu serta mengumpulkan semua barang bukti dan menghadirkan saksi-saksi lain. Chandra Panggabean didakwa dengan pasal berlapis dengan dakwaan primer Pasal 340 KUHP yang mengandung ancaman hukuman mati. Chandra ditangkap pada 4 Pebruari 2009 karena diangap bertanggung jawab atas unjuk rasa anarkis pendukungnya yang menewaskan Ketua DPRD Sumut, Abdul Aziz Angkat, pada 3 Pebruari 2009. (Ant)