Gubernur Sulsel Diminta Jatuhkan Sanksi Berat Kepada Sekda Kep.Selayar

stopkebiasaanburukDilansir dari jejaring sosial facebook tentang adanya surat yang dilayangkan kepada Gubernur Sulsel oleh pegawai negeri dilingkup kantor Bupati Kep.Selayar yang merasa dirugikan oleh pejabat Sekretaris Daerah atas pelantikan yang dilakukan dengan tidak transfaran. Dalam suratnya Drs.Muh.Arsad MM kepada Gubernur Sulsel meminta dengan tegas kepada Gubernur Sulsel agar pejabat Sekretaris Daerah Selayar DR H Zaenudin SH MH dijatuhi sanksi berat dalam jabatannya yakni pembebasan jabatan. Dengan menyertakan sejumlah informasi menyangkut karirnya yang pada kesimpulannya telah dihambat oleh mekanisme birokrasi yang diterapkan oleh pejabat Sekda Kep Selayar tersebut. Akibatnya Drs.Muh Arsad MM yang juga adalah mantan pejabat Kepala Badan Kepegawaian daerah hingga saat ini belum mendapatkan haknya dalam kenaikan pangkat dan kenaikan gaji sesuai aturan yang berlaku. Selain berkirim surat laporan ke Gubernur Sulsel, Muh Arsad juga dikabarkan melaporkan Baperjakat dan Bupati Kep.Selayar ke pihak Kepolisian Selayar. Berikut salinan surat yang dikirimkan oleh Muh Arsad ke Gubernur Sulsel.

Selayar, 9 September 2013

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Selatan
di-
Makassar

Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penjatuhan Hukum Disiplin Tingkat Berat
Pembebasan dari Jabatan kepada Sekda
Kabupaten Kepulauan Selayar atas nama
DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH.-

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah :
Nama Lengkap : Drs. MUH. ARSAD, MM
Tempat/tanggal lahir : Selayar, 5 Agustus 1965
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
N I P : 19650805 198603 1 022
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Staf Ahli Bupati Bidang Kelembagaan Pemerintah dan
Masyarakat
A l a m a t : Jl. Sunu No. D Komplek Perumahan Pemda Bonehalang
Benteng Selayar, No. HP 081354657333

Mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 19 bahwa “Gubernur selaku Wakil Pemerintah menetapkan hukuman disiplin bagi : a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau yang diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e”, dengan ini kami memohon kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin PNS Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH.

Permohonan penjatuhan hukuman disiplin PNS Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut kepada DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH. didasarkan pada pertimbangan dan fakta pelanggaran sebagai berikut :

Bahwa DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH sebagai PNS telah terbukti sah tidak melaksanakan kewajiban sebagai PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 3 bahwa Setiap PNS Wajib : angka 4 “menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan memberikan pertimbangan yang keliru kepada Bupati Kepulauan Selayar dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Sekretaris Daerah dan Ketua BAPERJAKAT untuk menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSAD, MM, NIP 19650805 198603 1 022, Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah menjadi “sengketa kepegawaian” di PTUN Makassar dengan kemenangan kami sebagai Penggugat dan menyebabkan Bupati Kepulauan Selayar kehilangan wibawa dan kepercayaan dari publik khususnya masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar setelah Putusan PTUN Makassar Nomor : : 58/G.TUN/2010/ P.TUN.Mks. tanggal 10 Januari 2013 Jo. No. 28/B.TUN/2011/PT. TUN.Mks. tanggal 23 Mei 2011 Jo. No. 293 K/TUN/2011 tanggal 22 November 2011 Jo. No. 144 PK/TUN/2012 tanggal 7 Maret 2013 telah mempunyai kekuatan hokum tetap sejak tanggal 24 Juli 2012.
Bahwa DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH sebagai Sekretaris Daerah yang menjadi Atasan Langsung kami sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah terbukti pula melakukan pelanggaran kewajiban sebagai Atasan Langsung karena tidak memberikan nilai DP3 kepada kami sebagai bawahan selama 3(tiga) tahun sejak tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 ayat (1) “Pejabat Penilai Wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya; dan Ayat (2) “Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun”. Tindakan DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH sebagai Sekretaris Daerah untuk tidak memberikan DP3 kepada kami telah mengakibatkan hak-hak kami sebagai PNS untuk mengembangkan karier dan meningkatkan kesejahteraan menjadi terbengkalai terutama Kenaikan Gaji Berkala (KGB) yang tidak diberikan selama 2(dua) kali periode kenaikan gaji berkala yaitu 1 Maret 2011 dan 1 Maret 2013, serta Kenaikan Pangkat dari Pembina Tk. I golongan ruang IV/b ke Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c telah tertunda selama 4(empat) periode kenaikan pangkat mulai TMT 1 April 2012, 1 Oktober 2012, 1April 2013 dan terakhir 1 Oktober 2013.
Bahwa tindakan DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH sebagai Sekretaris Daerah yang tidak memberikan penilaian DP3 selama 3 tahun, tidak memberikan KGB selama 2(dua) kali Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan tidak mengusulkan Kenaikan Pangkat selama 4(empat) kali periode kenaikan pangkat sebagaimana tersebut angka 2 di atas, yang bersangkutan telah melanggar kewajiban sebagai PNS khususnya Pasal 3 angka 5 “melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab”, angka 15 “membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas”, dan angka 16 “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier”. Disamping pelanggaran kewajiban PNS tersebut, yang bersangkutan juga melanggar larangan PNS sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 angka 1 “menyalahgunakan wewenang”, angka 9 “bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan”, dan angka 10 “melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani”.
Bahwa DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH sebagai Sekretaris Daerah juga telah melakukan kesalahan fatal dengan melantik Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara tertutup di Ruang Kerja Sekda pada tanggal 29 Agustus 2013 hanya dalam selang waktu 1(satu) jam setelah pelaksanaan pelantikan saya sebagai Staf Ahli pasca pelaksanaan eksekusi putusan PTUN Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengembalikan saya pada jabatan Kepala BKD berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 800/221/VIII/BKD/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSAD, MM NIP 19650805 198603 1 022 Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menetapkan hal-hal sebagai berikut :

PERTAMA:
Mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 821.2/160/X/BKD/2010 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. MUH. ARSAD, MM, NIP 19650805 198603 1 022, Pangkat Pembina Tk. I, Golongan Ruang IV/b Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 5 Oktober 2010.

KEDUA:
Merehabilitasi hak-hak dan kedudukan, harkat dan martabat Sdr. Drs. Muh. Arsad, MM seperti semula.

KETIGA:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Pelantikan secara tertutup Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pejabat Struktural Eselon II yang dilakukan Sekretaris Daerah ini telah mengundang pertanyaan dari masyarakat Selayar tentang keabsahannya. Pelantikan secara tertutup ini sangat tidak sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Berdasarkan pelanggaran disiplin, baik kewajiban maupun larangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, maka sangat beralasan hukum apabila DR. H. ZAINUDDIN, SH, MH sebagai PNS yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Pembebasan dari Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang saat ini sangat jauh dari cita-cita dan semangat Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Gubernur dalam proses selanjuntnya. Atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

Yang bersangkutan,

Drs. MUH. ARSAD, MM

Tembusan, disampaikan kepada :
Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
Ketua DPR Republik Indonesia di Jakarta.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta.
Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulsel di Makassar.
Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar.
Inspektur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
10. Kepala BKD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
11. Bupati/Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
12. Pimpinan dan Anggota DPRD Kepulauan Selayar di Benteng.
13. Anggota Forum Muspida Kepulauan Selayar di Benteng.
14. Ketua Pengadilan Negeri Selayar di Benteng


Sumber : Akun Facebook Drs Muh.Arsad MM

Komentar ditutup.