Pemerintah Sering Lupakan Korban Bom

Korban Bom di RS MMC Tinggal Dua Orang
Korban Bom Marriott 2003 Jenguk Korban Bom Mega Kuningan

Ketua Umum Asosiasi Korban Bom Terorisme Seluruh Indonesia (ASKOBI) Wahyu Ardiatono mengatakan, pemerintah sering kali tidak memperhatikan korban bom terorisme.

Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan korban bom yang biasanya mempunyai tolak ukur hanya sampai pada tahap rumah sakit.

“Kenapa hanya di rumah sakit karena batas biayanya para korban hanya sampai disitu. Jadi korban kita ini diukur hanya dengan uang,” ujar Wahyu dalam acara peringatan 8 Tahun Korban Bom Marriott I di Jakarta, Jumat (5/8/2011).

Wahyu menuturkan, minimal pemerintah harus memandang dua sisi dalam memerhatikan korban bom terorisme di Indonesia. Pertama, pemerintah harus memerhatikan efek jangka panjang rehabilitasi para korban.

Sisi lainnya, pemerintah juga menetapkan kepastian hukum yang dapat berbentuk undang-undang atau aturan lainnya yang bersifat mengikat.

“Saya sempat ikut membantu para korban bom Kedutaan Besar Australia pada 2005. Saat itu, peraturan gubernur mengatakan, pengobatan korban tidak dipungut biaya. Tapi, kenyataannya di lapangan, hal itu sama sekali tidak terjadi. Banyak rumah sakit ketika itu masih membebankan biaya pada para korban, dengan banyak alasan. Padahal, kita sudah tempelkan surat edaran Gubernur saat itu,” papar Wahyu yang juga merupakan salah satu korban bom Marriott I.

Oleh karena itu, lanjut Wahyu, pihaknya meminta agar pemerintah lebih serius memerhatikan nasib korban bom terorisme. Menurut dia, dalam Undang-Undang Terorisme hanya diatur mengenai rehabilitasi pelaku, tetapi tidak kepada korbannya sendiri.

“Ini yang kita minta kepada pemerintah, baik melalui Kementerian Sosial ataupun Kementerian Kesehatan agar lebih memerhatikan nasib para korban bom setelah ke luar dari rumah sakit yang saat ini masih sering dilupakan,” tukasnya

Komentar ditutup.