6000 Honorer Siluman Di Kabupaten Jeneponto Sul-Sel!

Karut-Marut Pendataan Tenaga Honorer di Jeneponto (1)
6000 Honorer Siluman!
Mencuatnya kasus ribuan honorer siluman di Kabupaten Jeneponto, berawal ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), meminta pemerintah daerah melakukan pendataan ulang database tenaga honorer yang dianggap tercecer.
Atas permintaan tersebut, Pemkab Jeneponto melalui Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) melakukan pendataan.
Permintaan pendataan ulang tersebut, kemudian dimanfaatkan oknum pejabat. Sehingga, serta-merta terjadi pendataan tenaga honorer yang begitu fantastis. Pendataan tenaga honorer pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat maupun lurah langsung membengkak dan menghampiri jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jeneponto secara keseluruhan yaitu lebih 6.508 orang.
Tidak bisa dipungkiri, membludaknya tenaga honorer siluman itu karena ada kepentingan dari kroni-kroni pejabat yang ingin memanfaatkan pendataan tenaga honorer. Bahkan, ada oknum pejabat yang memanfaatkan situasi dengan meminta sejumlah uang dengan nilai Rp1 juta hingga Rp3 juta kepada tenaga honorer untuk dibuatkan SK Pengangkatan Tenaga Honorer di beberapa SKPD Jeneponto.
Berdasarkan hasil penelusuran Upeks, di setiap SKPD, di kantor kecamatan maupun lurah di Jeneponto, muncul nama-nama tenaga honorer siluman. Bahkan, di kantor BKKBN Jeneponto, umumnya didominasi tenaga honorer dari luar Jeneponto yaitu Bima yang nota bene adalah keluarga dari kepala kantor.
Munculnya tenaga honorer siluman yang mencapai 6.000 orang lebih, membuat pihak BKN Pusat melakukan verifikasi khusus database tenaga honorer di Jeneponto. Tim verifikasi terdiri dari 8 orang dari BKN Pusat dan 3 orang BPKP Perwakilan Makassar.
Terkait kekisruhan pendataan tenaga honorer tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Jeneponto melakukan pemanggilan dengar pendapat (hearing) dengan pihak BKDD Jeneponto terkait adanya rekayasa dalam pengangkatan tenaga honorer kategori I yang datanya sudah berada di BKDD Jeneponto. Dengar pendapat itu dilakukan di ruang Komisi I DPRD Jeneponto, Selasa (2/8) lalu yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jeneponto Syamsuddin Karlos dan dihadiri Kepala BKDD Jeneponto, Hasnun.
Syamsuddin Karlos dalam hearing itu mengatakan, pihaknya sudah menerima data dan jumlah tenaga honorer yang dinyatakan lolos untuk diangkat CPNS. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus, kebanyakan tenaga honorer siluman yang melakukan pembayaran kepada oknum pejabat BKDD.
“Jumlah tenaga honorer yang sudah ada itu, belum diumumkan secara nasional. Karena BKN pusat menunggu sanggahan dari DPRD Jeneponto. Insya Allah, kita berangkat ke BKN Pusat untuk membawa sanggahannya,” ujar Karlos.
Anggota Komisi I DPRD Jeneponto, Achmad Yani, mempertanyakan jumlah yang lulus itu. Curiganya, jangan sampai ada yang betul-betul honor tetapi tidak lulus. Begitu pula sebaliknya, justru ada yang tidak pernah honor tetapi dinyatakan lulus.
“Kalau kita melihat data nama-nama tenaga honorer yang dinyatakan lulus, kebanyakan honorer siluman, yang tidak pernah mengabdi sebagai tenaga honorer,” terangnya.
Sementara, Kepala BKDD Jeneponto, Hasnun, mengatakan, jumlah data tenaga honorer yang dikirim mencapai 3.511. Setelah selesai diverifikasi di BKN Pusat, hanya 279 yang dinyatakan lulus.
“Jumlah itu juga belum pasti, jadi bisa berkurang. Tetapi, kemungkinan bertambahnya sangat tipis. Itu disebabkan, dalam uji publik yang dilakukan BKN Pusat bisa mempengaruhi jumlah yang dinyatakan lulus,” jelasnya.
Hasnun mengungkapkan, kecurigaan anggota dewan tidak perlu dikhawatirkan. Tidak mungkin ada yang dinyatakan lulus, sementara mereka tidak pernah mengabdi.
“Saya kira bapak-bapak anggota dewan yang terhormat, janganlah khawatir akan adanya hal yang itu. Tidak ada yang akan lulus apabila tidak honor,” tegas Hasnun.
Mengenai 279 nama yang dinyatakan lulus, Hasnun menolak memberitahukan. Menurutnya, yang berhak mengumumkan adalah BKN. Sedangkan, kewenangan BKD hanya sampai pada pengiriman berkas yang telah diverifikasi tim kabupaten.
Untuk membahas kekisruhan pendataan tenaga honorer tersebut, pertemuan kembali dilakukan di ruang rapat Komisi I DPRD Jeneponto, Kamis (4/8). Hadir Kepala BKDD Jeneponto Hasnun, Kabid Perencanaan, Pengembangan Informasi kepegawaian (PPIP) Bakri Arsyad, Kabid Kesdisplinan Pegawaian Kamaruddin, Kabid Mutasi Pegawai Bahrun Kompa dan sejumlah staf BKDD. Sementara, dari pihak Komisi I, hadir Wakil Ketua DPRD Jeneponto Syamsuddin Karlos, Ketua Komisi I Bochari Bido, Wakil ketua Komisi I Syamsul Tanro, Sekretaris Komisi I Achmad Yani, Bakri Machmud, Zainuddin Bata, Suaib Sewang dan Ibnu Hajar.
Wakil Ketua DPRD Jeneponto, Syamsuddin Karlos, dalam lanjutan rapat dengar pendapat tersebut, kembali menagih data tenaga honorer yang tercecer. Namun, data yang diminta itu tidak mampu dipenuhi pihak BKDD. Padahal, data tersebut dibutuhkan BKN pusat, untuk mencocokan data tenaga honorer yang berjumlah 279 orang.
“Data tenaga honorer yang tercecer dengan jumlah 159 orang itu sangat dibutuhkan BKN pusat. Sayangnya, BKDD sengaja menyembunyikan data itu,” ungkap Karlos.
Senada diungkapkan Bakri Machmud. Dia meminta data tenaga honorer yang tercecer. Kenapa tiba-tiba ada tenaga honorer siluman muncul dalam data verifikasi.
“Tenaga honorer yang dinyatakan lulus sudah merupakan pelanggaran yang dilakukan BKDD Jeneponto, dalam memberikan data palsu kepada BKN Pusat. Sehingga, BKN pusat menganggap telah dizalimi,” ujar Bakri.
Tenaga honorer yang dinyatakan lulus, kata dia, kebanyakan tenaga honorer siluman yang diduga membayar kepada Kepala BKDD Hasnun dan Kabid PPIP Bakri Arsyad.
“Dalam pengangkatan 279 tenaga honorer yang dinyatakan lulus itu, 80 persen tenaga honorer siluman yang lulus,” tandas Bakri.
Kepala BKDD Jeneponto Hasnun di hadapan anggota Komisi I DPRD Jeneponto, enggan berkomentar banyak. Malah, dia lebih banyak bungkam. Hasnun berdalih, tidak mengetahui data tenaga honorer yang tercecer tersebut.
“Saya tidak mengetahuinya. Saat itu saya belum menjabat sebagai Kepala BKDD Jeneponto,” ujar Hasnun di hadapan anggota Komisi I DPRD Jeneponto.

Komentar ditutup.