Penyidik Pidsus Periksa Sekda Kolaka

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Selasa, memeriksa Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka, Ahmad Syafei, sebagai saksi untuk tersangka Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara, Buhari Matta.
Pemeriksaan dilakukan terkait perkara dugaan penyalahgunaan jabatan dalam mengeluarkan surat izin kuasa pertambangan (KP) di areal Kawasan Konservasi Taman Wisata Laut, Pulau Lemo dengan tidak menggunakan izin dari Menteri Kehutanan.
“Pemeriksaan terhadap Sekda Pemkab Kolaka itu berlangsung sejak Selasa (26/7) pagi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad.
Ia mengatakan, tim penyidik Pidsus yang memeriksa sekda tersebut dipimpin oleh Jaksa Sigit.
Sebelumnya, Noor Rachmad mengatakan, Kejagung menetapkan pula rekanan dalam proyek tersebut sebagai tersangka, yakni AS.
Dijelaskan, penetapan tersangka terhadap Bupati Kolaka itu karena diduga telah menerima suap dari rekanan untuk izin pertambangan sebesar Rp 5 miliar.
Kasus itu sendiri bermula saat dikeluarkannya surat izin KP untuk biji nikel di areal kawasan konservasi di Pulau Lemo oleh PT Inti Jaya atas dasar surat bernomor 146 Tahun 2007 tertanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka.
Izin KP itu sendiri tidak berlandaskan izin dari Menteri Kehutanan hingga kebijakan dengan mengeluarkan surat izin tersebut dinilai inkonstitusional.
KP yang dikeluarkan Buhari sempat mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan sejak 2008. Penolakan itu didasarkan atas status Pulau Lemo karena masuk kawasan hutan konservasi.
Namun, status kawasan hutan konservasi tidak menghentikan penambangan. Sambil menunggu izin pinjam yang diusulkan ke Menteri Kehutanan yang saat itu dijabat MS Kaban, pengerukan nikel terus dilakukan.
Melalui surat Nomor : S. 510/MENHUT-VII/2007 tanggal 7 Agustus 2007, Kaban akhirnya menjawab surat usulan pinjam pakai Buhari Matta Nomor 522/1417 tanggal 7 Mei 2007. Menhut menyatakan menolak adanya aktivitas penambangan di Pulau Lemo.
Sementara itu, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Jasman Panjaitan menyatakan pihaknya segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam penyewaan pesawat MA-60 PT Merpati Nusantara Airlines. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah tim penyidik melakukan ekspos (gelar perkara).(Suara Karya)

Komentar ditutup.