Wakil Rakyat

Yus Ariyanto


Di pertengahan 1990-an, seorang teman saya pernah nyeletuk ke seorang teman lain yang sering menyambangi DPRD Jawa Barat, dan sesekali DPR, untuk berdemonstrasi. Intinya, menurut dia, parlemen era Orde Baru tak punya legitimasi. Tegak dari sistem dan praktik pemilu yang tak kredibel, para anggota parlemen tak bisa diharapkan. Jadi, “Kalo ke sana, elu sama aja memberi legitimasi bahwa keberadaan mereka absah,” ujarnya.
Belasan tahun berlalu, Orde Baru pun telah masuk liang kubur. Sistem dan praktik pemilu telah banyak dibenahi. Layak dinobatkan sebagai pemilu yang kredibel dan demokratis. Maka, output-nya (baca: para wakil rakyat) juga pantas diharapkan. O, iya? Dulu, fungsi pengawasan nyaris tak berjalan. Tak mengherankan jika mereka dijuluki “tukang stempel.” Kini, bukan sekadar bergulir, fungsi pengawasan kerap dilakoni secara berlebihan. Lebay, kata anak sekarang.
Saya ambil contoh terbaru. Buat saya, keputusan DPR menceburkan diri dalam kasus Citibank di pekan lalu terbilang prematur. Polisi masih bekerja. Sejauh ini belum terlihat macet atau ada indikasi penyelidikan dan penyidikannya “disesatkan.” Dengan pagi-pagi sudah nimbrung, DPR terkesan sedang “mengobral” kewenangan.
Kenapa tidak mencermati saja dari agak jauh?! Nanti, ketika proses hukum mandek atau dibuat mandek oleh pihak-pihak tertentu, baru proses politik [dalam hal ini : DPR] bergerak sebagai pemecah kebuntuan. Memang, asyik nian disorot kamera televisi saat memarahi eksekutif bank tersebut. Tepuk tangan publik selalu bikin kecanduan. Tapi, alangkah konyolnya jika sensasi itu yang diburu.
Bahkan anak saya yang baru duduk di kelas empat SD tahu: DPR punya tiga fungsi pokok, yaitu anggaran, pengawasan, dan legislasi. Ketiganya harus sama-sama mendapat perhatian. Mari kita tengok fungsi legislasi. DPR hanya menuntaskan pembahasan 17 Rancangan Undang-undang pada 2010. Padahal, ada 70 RUU yang masuk dalam prioritas program legislasi nasional 2010. Cuma 25%, tuan dan puan! Ajaibnya, meski prestasi “hebat” itu dibukukan, sebagian dari mereka tetap lantang menuntut pembangunan gedung baru DPR.
Ketika sinisme publik kian membesar, negeri ini dalam bahaya. Cuma, apakah para wakil rakyat itu peduli? Mungkin lebih baik kita mempersilakan Ketua DPR Marzuki Alie untuk menjawabnya. Jika dia sibuk, barangkali Arifinto, yang pada Senin (11/04) ini akhirnya mengundurkan diri dari Senayan, bisa menjadi alternatif. Mencari jawab atas pertanyaan itu, insya Allah, tak akan menjenuhkan, berbeda dengan mengikuti sidang paripurna.
Ternyata, kendati belasan tahun lewat sejak teman saya “menggugat” perlemen dan orde berganti, wakil rakyat belum juga berubah jadi hebat. Panggang masih dingin, api belum mendekat.

Komentar ditutup.