Pengesahan Ranperda Hanya Dihadiri 14 Anggota Dewan

Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dipimpin Ketua Hasanuddin Chaer BA, membahas agenda Pandangan kata akhir fraksi-fraksi terhadap dua buah rancangan peraturan daerah (Ranperda), yakni tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Pelayanan Pasar.

Rapat paripurna dewan dihadiri 14 anggota dewan dari 25 anggota. Artinya, ada sekira 11 anggota dewan terhormat yang tidak hadir. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Hasanuddin Chaer, meminta fraksi- fraksi untuk menyampaikan kata akhirnya.
Secara berturut turut diawali pandangan dari Fraksi Golkar, Dg Situru, Fraksi PAN, Muh Husni SAg, Fraksi Gabungan, Hj Muliati dan Fraksi PDIP Hj Asmawar Syamsu Alam. Bupati Kepulauan Selayar diwakili Asisten Administrasi, Abidin Gandi SE, dalam sambutannya mengatakan, pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan sektor pendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur dan manata penyelenggaraan pajak dan retribusi, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaannya. Dikatakan, dengan ditetapkannya dua ranperda menjadi perda, maka pemberian pelayanan kepada masyarakat, memiliki payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, instrument untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat,. alat untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai bukti bahwa pemerintahan daerah dapat berjalan optimal.
Kata Akhir Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Dg Situru mengatakan, untuk mengoptimalkan dua buah rancangan peraturan daerah tersebut, Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Perda Tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk menjadi Peraturan Daerah, maka pihak eksekutif dapat disosialisasikan kepada masyarakat.
Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional, Muh Husni SAg, dalam kata akhirnya mngatakan, peraturan daerah merupakan pilar utama yang dapat dijadikan sebagai insrtumen, dalam rangka peningkatan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. (KEPULAUAN SELAYAR, UPEKs)

Komentar ditutup.