Pengangkatan Staf Ahli Bupati Bantaeng Salahi Perda

Pengangkatan tujuh staf ahli Bupati Kabupaten Bantaeng, yang tak sesuai peraturan pemerintah (PP) nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, membuat ketua Komisi I DPRD Bantaeng, Anas Hasan, angkatbicara.
Dia menilai, pengangkatan tujuh staf ahli tersebut, bukan hanya menyalahi PP, tapi juga Peraturan Daerah (Perda).
“Jujur saja kami cukup miris dengan kondisi seperti ini, jadi bukan hanya PP yang dilanggar tapi termasuk Perda. Kondisi ini juga bisa membuat antipati bagi masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan,” ketus Anas sambil memperlihatkan buku saku peraturan tersebut.
Dikatakan, PP nomor 41 tersebut sudah jelas mengatur peruntukan staf ahli di masing-masing daerah, berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Karena itu, Anas menilai, jangankan tujuh, lima staf ahli pun masih terlalu banyak untuk ukuran Kabupaten Bantaeng, yang luas wilayah dan jumlah penduduknya tidak begitu besar, apalagi staf ahli tersebut masih belum jelas tupoksinya.
Dia mencontohkan di Kabupaten Jeneponto saja, staf ahlinya hanya ada tiga. Padahal, jumlah penduduk di Jeneponto dua kali lipat lebih besar ketimbang Bantaeng. Anas Hasan, mengkhawatirka bila dikemudian hari ada masyarakat tak patuh terhadap Perda yang menjadi produk hukum tertinggi didaerah, musababnya pemerintah sendiri kerap melanggar. (*)

Komentar ditutup.