PEMALSUAN DOKUMEN PEMILU, Zainal Arifin Mengaku Jadi Korban

Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK) yang juga calon Hakim Agung Zainal Arifin Hoesein menegaskan bahwa dia hanyalah saksi dalam kasus pemalsuan surat MK tersebut. Pria yang menjabat sebagai Panitera MK selama 1 tahun 9 bulan ini juga menyatakan dirinya sebagai korban.

“Saya juga melaporkan sebagai korban karena tandatangan saya di-scan. Justru tandatangan saya yang dipalsukan di surat itu. Surat itu masih belum dikonsultasikan lalu diambil oleh staf,” kata Zainal di Jakarta, Rabu.
Mengenai tudingan bahwa yang mengonsep surat palsu yang memenangkan Dewie Yasin Limpo adalah dirinya dan Arsyad Sanusi, menurut Zainal, itu hanyalah tafsiran saja.
“Konsep surat jawaban iya, tapi surat jawaban itu masih mentah, belum ditandatangan dan belum dikonsultasikan,” tutur dia.
Zainal mengakui, posisi sebagai Panitera MK saat itu sering dimanfaatkan. Namun Zainal mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan KPU dan MK sehingga ada kasus pemalsuan surat tersebut. “Pembuktiannya di pengadilan saja,” tegasnya.
Zainal menegaskan dirinya berani dan siap ditindak jika nantinya ada laporan masyarakat ke KY terkait pelanggaran kode etik hakim.
Menanggapi rencana polisi mengkonfrontasi mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati dengan dirinya dan sejumlah staf MK, Zainal menyatakan kesiapannya.
Zainal juga mengaku menelpon Andi Nurpati saat itu hanya untuk mengklarifikasi saja. “Putusan MK sudah jelas kok minta penjelasan, mau apalagi yang dijelaskan, gitu aja. Sehingga ‘kan mudah jawaban sebenarnya, sesuai saja dengan putusan,” tuturnya.
Dalam Berita Acara Penyampaian Keterangan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein, pada halaman 5 disebutkan bahwa setelah Zainal mendapat surat permintaan penjelasan dari KPU, Zaenal sempat menelpon Andi Nurpati.
Kamis (28 /7) hari ini, penyidik berencana membuat BAP konfrontir antara Andi Nurpati dengan staf MK yang tahu tentang asal-usul surat MK.
Sementara itu, juru bicara MK Akil Mochtar mengatakan diadakannya berita acara pengkonfrontiran yang akan dilakukan Bareskrim antara Andi Nurpati dengan staf MK dalam kasus pemalsuan surat MK tentu akan terjadi penolakan untuk mengakui tuduhan dari saksi lain.
Terkait kasus yang sama, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Anton Bachrul alam mengaku pihaknya belum melakukan penyelidikan kepada anggota DPR dari Sulawesi Selatan Dewi Yasin Limpo. Namun, Polri diam-diam sudah mengendus peran anggota DPR dari Partai Hanura itu.
Anton mengatakan, penyidikan dalam kasus surat palsu MK Polri masih fokus pada orang-orang yang memalsukan surat palsu dan yang menggunakannya.
Endusan Polri terkait peran Dewi Yasin Limpo itu muncul dalam rekonstruksi di kantor MK, kemarin. Dalam rekonstruksi itu, tersangka Masyuri Hasan menyerahkan sepucuk surat kepada Dewi Yasin Limpo.
Polri belum mau mengungkap apa isi surat itu. Tapi, adegan penyerahan surat itu bisa jadi awal mengetahui peran Dewi terkait kasus surat palsu MK. (suarakarya-online)

Komentar ditutup.