Korupsi Membudaya di Birokrasi

Tindak pidana korupsi dinilai sudah membudaya di kalangan birokrasi, memiliki sistem canggih yang membuat seakan-akan sudah bersifat legal. Selain oleh para pemegang kebijakan, korupsi juga dilakukan oleh para pejabat yang terkait dengan pemberantasan korupsi.
“Banyak pejabat yang di media menyatakan ingin memberantas korupsi, namun dalam kenyataannya mereka yang terkait dalam pemberantasan korupsi justru terdepan dalam praktik korupsi,” kata Yoram Soekarno, pengurus Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), kemarin.
Oleh karena itulah, menurut Yoram, jabatan-jabatan publik yang terkait dalam pemberantasan korupsi, baik yang struktural maupun fungsional, menjadi rebutan. Bahkan sangat diperebutkan secara koruptif dengan cara menyogok.
Alhasil, dengan alasan asas praduga tak bersalah, upaya pemberantasan korupsi menjadi tumpul. “Penangkapan terhadap para koruptor hampir selalu mengalami jalan buntu karena korupsi sudah bersifat institusional, yang antarpejabat dan antarlembaga sudah saling sogok,” ungkapnya.
Untuk itu, menurut Yoram, memberantas korupsi tidak sama dengan membabat rumput, melainkan dengan cara mencabut akarnya. Dilihat dari sudut pandang moral, memberantas korupsi harus dikaitkan dengan pembinaan manusia sebagai mahkluk yang disembuhkan dan diselamatkan oleh rahmat Tuhan.
Oleh karena itu, menurutnya, sikap pertama yang dituntut dari seorang koruptor adalah pertobatan. Yakni, meninggalkan hidupnya yang bergelimang dosa dan mengakui kemurahan Tuhan yang mampu memperbaharui untuk menyucikan dan mengkuduskan hidupnya. ’’Dengan demikian terjadi pencabutan akar korupsi yaitu dengan jalan mengubah manusia berdosa yang egois dan sombong menjadi manusia bersyukur, narima ing pandum, dan rendah hati,’’ tambahnya. (ton-87)

Komentar ditutup.