Jangan Abaikan Info Nazaruddin

Aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak mengabaikan informasi yang disampaikan Muhammad Nazaruddin meskipun mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sedang bersembunyi.
“Saya tidak membela Nazaruddin, tapi seharusnya dia diberi kesempatan untuk membuktikannya. Apa yang disampaikannya bisa digunakan aparat penegak hukum seperti KPK sebagai bukti awal permulaan penyelidikan,” kata pengacara senior Adnan Buyung Nasution kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/7).
Menurut Nasution, informasi yang disampaikan Nazaruddin terkait dugaan korupsi di sejumlah proyek yang melibatkan sejumlah elite, perlu dicari kebenarannya. Apalagi Nazaruddin juga telah mengaku memiliki bukti-bukti yang kuat. “Ini jelas informasi yang sangat berharga. Jangan anggap karena dia hanya seorang buron, lantas semua informasinya dianggap tidak benar,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.
Adnan Buyung Nasution juga menyayangkan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak tegas dan hanya sebatas mengimbau Nazaruddin pulang.
“Jangan cuma mengimbau, dong. Beri perintah yang tegas kepada aparat penegak hukum untuk menangkap dan membawa Nazaruddin,” tuturnya.
Ia melihat banyak kejanggalan yang terjadi dalam kasus pelarian Nazaruddin ini. “Sebelum pergi ke luar negeri, Nazaruddin sempat ke Cikeas, lantas ketemu Ketua Fraksi Demokrat dan Ketua DPR. Ini kan aneh,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Adnan Buyung juga menyayangkan sikap Polri yang berniat memeriksa Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Blitar, Jawa Timur. Sikap Polri itu, menurut dia, tidak profesional.
“Itu sangat memalukan. Dia yang ngadu, kan? Dia yang melaporkan. Harusnya dia yang dipanggil menyerahkan semua datanya ke Mabes Polri. Kenapa harus Polri datang ke sana? Apakah ini menunjukkan feodalisme di negara kita? Apa karena dia petinggi partai besar sehingga polisi harus datang ke Blitar?” kata Adnan.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK M Jasin menegaskan, pihaknya akan memeriksa pihak-pihak yang disebut Nazaruddin, asalkan ada bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan mereka dalam kasus suap.
Jasin menegaskan, tidak ada istilah KPK tidak boleh memeriksa siapa saja, sepanjang ada bukti-bukti dan informasi atas keterlibatan yang bersangkutan.
Oleh sebab itu, Jasin mengatakan, kedatangan Nazaruddin dari luar negeri sangat penting untuk memudahkan KPK memeriksa orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus suap wisma atlet.
Meski demikian, kata dia, KPK sudah bekerja untuk menjemput paksa Nazaruddin. Tim dari KPK bersama tim gabungan dari instansi lainnya sudah berangkat menjemput Nazaruddin.
Sayangnya, Jasin tidak bersedia membeberkan di mana keberadaan Nazaruddin sekarang karena bisa menghambat proses penjemputannya.
Jasin memahami ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi terhadap pemberantasan korupsi sehingga semuanya ingin serba cepat. Meski begitu, dia berharap kesulitan yang dihadapi KPK untuk mengembalikan Nazaruddin ke Indonesia secepatnya teratasi sehingga seluruh keinginan masyarakat segera terjawab.
Sementara itu, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sabam Sirait menilai, Nazaruddin berdiri sendiri untuk melancarkan serangan terhadap para petinggi Partai Demokrat. Pemicu keberanian itu karena dia dizalimi dan sama sekali tak mendapatkan pembelaan.
“Saya tidak setuju kalau banyak analisis mengenai keberanian Nazaruddin itu karena ada orang di belakangnya,” kata Sabam di Jakarta, Rabu (27/7).
Secara pribadi maupun politikus, Sabam sama sekali tidak mengenal Nazaruddin. Namun, mengikuti informasi yang berkembang di tengah masyarakat dan media massa, Sabam yakin Nazaruddin sangat kecewa atas pragmatisme rekan-rekannya di Partai Demokrat, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Mantan Sekjen DPP PDI ini menambahkan, kasus permainan uang dalam setiap pemilihan ketua umum partai politik harus dijadikan pembelajaran.
Untuk itu, Partai Demokrat tidak perlu dihukum karena pemilihan ketua umum di kongres dan dimenangkan Anas Urbaningrum, seperti dituduhkan Nazaruddin.
“Kongres harus membiayai dirinya sendiri, panitia boleh menyumbang. Calon-calon ketua umum juga boleh asal melalui panitia,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya diperiksa tim penyidik Bareskrim Polri di Blitar selama satu jam. Anas diperiksa terkait laporannya terhadap Nazaruddin yang dinilai mencemarkan nama baiknya.
Menurut Kapolres Blitar AKBP Wahyono, pemeriksaan terhadap Anas sudah dilakukan Selasa (26/7).
Mengenai pemeriksaan di Blitar ini, Kadiv Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam mengatakan, pemeriksaan di Blitar dilakukan atas permintaan Anas Urbaningrum.
Menurut Anton, tidak ada yang salah dari pemeriksaan Anas di Blitar. Siapa yang berstatus saksi korban boleh diperiksa di mana pun.
Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung juga menyesalkan pemeriksaan pihak kepolisian terhadap Anas di Blitar.
“Jangan terkesan ada perlakuan khusus. Kan dia mengadu ke Mabes Polri. Harusnya Mabes Polri saja yang mengundang yang bersangkutan,” kata Akbar. (Jimmy Radjah/Rully/Feber/Hanif S/Ant)

Komentar ditutup.