Korupsi Dalam Politik Dan Peradilan Belum Tersentuh

Evaluasi 2007 dan Perspektif 2008
Oleh Denny Indrayana PhD

Tahun 2007 segera berakhir, 2008 menjelang lahir. Masanya mengevaluasi 2007 dan memprediksi 2008. Evaluasi dan prediksi adalah upaya penting untuk mendokumentasi kisah sejarah dan mengantisipasi agar cerita kelam 2007 tidak terulang dan menggema menjadi kekalahan lagi pada 2008.

Evaluasi 2007

Pada 2007, dunia hukum masih jauh dari amanat keadilan. Sinar terang coba dipancarkan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MK memperkukuh posisinya sebagai pengawal konstitusi, sedangkan KPK masih berupaya kuat menjadi lokomotif pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Pol Sutanto menjadi panglima perang yang cukup efektif memberangus perjudian, membongkar mafioso obat terlarang, serta menggulung cukong pembalakan liar. Di Kejaksaan Agung, Hendarman Supandji berusaha ekstrakeras untuk mengirimkan sinyal kuat reformasi aparatur kejaksaan.

Namun, pendar-pendar sinar harapan itu tidak mengubah hitam-buram wajah dunia hukum, terutama pada lembaga peradilan utama (court of justice). Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan seakan mimpi di siang bolong ketika dengan lantang mengatakan: tidak ada lagi praktik mafia peradilan.

Memang, belum ada satu hakim agung pun yang tertangkap tangan memperdagangkan hukum. Itu berbeda dengan tertangkapnya sang komisioner yang menerima komisi, Irawady Joenoes, salah seorang pemimpin Komisi Yudisial, lembaga independen yang seharusnya mengawasi tingkah polah hakim.

Namun, berprasangka buruk kepada hakim agung, hukumnya adalah wajib. Tahun 2007 menunjukkan kebobrokan lengkap sistem akuntabilitas di elite MA. Itu dimulai dengan upaya mereka yang tidak ingin diawasi Komisi Yudisial, elite MA menolak audit Badan Pemeriksa Keuangan atas biaya perkara yang mereka kelola, dan di penghujung 2007, mereka tidak kooperatif dengan Departemen Keuangan terkait penanganan rekening liar yang marak bersarang di MA.

Tidak ingin diawasi, tidak mau diaudit biaya perkara, dan terus memelihara rekening liar adalah bukti paling konkret kebanyakan hakim di MA yang antiakuntabilitas dan rendah integritas.

Adalah pekerjaan rumah besar KPK untuk mentransfer indikasi kuat perilaku korup itu menjadi bukti kukuh eksisnya mafia peradilan pada mayoritas hakim agung.

Tentu saja upaya pembuktian demikian bukan pekerjaan mudah karena para hakim sangat fasih menilai barang bukti. Karena itu, mereka tidak meninggalkan jejak dalam perampokan keadilan yang kerap mereka lakukan. Apalagi pada ujung perjalanan 2007, KPK sudah terbajak oleh proses politik korup di komisi hukum DPR.

Intinya, 2007 masih melanggengkan keadilan hukum dibajak oleh perilaku mafia peradilan di MA dan korupsi politik bersemayam di komisi hukum DPR. Pembajakan itu menjelaskan rendahnya efektivitas penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Agar koruptor betul-betul enyah, penindakan harus menyentuh wilayah korupsi peradilan dan korupsi politik.

Apalagi menurut hasil sidik jajak pendapat Transparansi Internasional Indonesia, dua wilayah tersebut istikamah menjadi juara lembaga terkorup. Hasil polling terakhir merekam persepsi publik bahwa lembaga paling korup ialah kepolisian, peradilan, DPR, dan parpol.

Sayang, KPK justru gagal menjebak pelaku mafia peradilan dan politisi korup. Hanya ada satu polisi yang ditangkap KPK dan dijebloskan ke penjara, itu pun penyidik KPK sendiri. Selebihnya, tidak ada seorang hakim maupun jaksa yang dijerat KPK.

Catatan buruk serupa terjadi di penindakan korupsi politik. Di tengah maraknya aliran dana haram ke Senayan dari Departemen Kelautan dan Perikanan serta uang pelicin Bank Indonesia (BI) dalam proses legislasi UU BI, KPK tidak bisa menjebloskan satu orang pun oknum DPR ke hotel prodeo. Korupsi peradilan dan korupsi politik tetap menjadi wilayah yang tak tersentuh, untouchable.

Padahal, tanpa berhasil membersihkan dunia hukum dan dunia politik dari kontaminasi korupsi, upaya sekeras apa pun untuk menghadirkan keadilan hukum akan selalu menemui jalan buntu. Yang kerap terjadi justru keadilan hukum dibajak perilaku korup penegakan hukum, tindakan manipulatif politisi Senayan.

Tahun 2007 mencatat, upaya pemberantasan korupsi di daerah dimatisurikan. Di bawah majelis yang dipimpinnya, Ketua MA Bagir Manan memvonis bebas dari jerat korupsi sepuluh anggota DPRD Sumatera Barat.

Putusan MA tersebut berbeda dengan vonis dua tahun sebelumnya yang menyatakan bahwa dalam kasus yang sama, 33 anggota DPRD Sumbar terbukti korupsi.

Itu contoh bahwa ketua MA justru membajak upaya pemberantasan korupsi. Bagir Manan sukses mengamuflasekan komersialisasi dan politisasi putusannya untuk membebaskan para koruptor.

Pembajakan politisi atas upaya pemberantasan korupsi nyata-tegas terlihat dari terpilihnya Antasari Azhar sebagai ketua KPK. Dari banyak catatan buram sang ketua KPK, yang paling akhir ialah kegagalannya menyuap wartawan. Amplop berisi dolar yang disorongkan sang ketua KPK dengan tegas ditolak para wartawan.

Ironisnya, profil pimpinan demikianlah yang akhirnya dipilih Komisi III DPR sebagai ketua KPK, lembaga yang paling bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan korupsi.

Di lihat secara prosedural, pemilihan Antasari Azhar tentu sangat demokratis. Setiap anggota Komisi III DPR melakukan prosesi pemilihan yang lancar di bawah sorotan kamera publik.

Namun, ukuran keberhasilan demokrasi tidak hanya berbicara prosedural. Jika yang terpilih menjadi pemimpin ialah penjahat, dapat dipastikan demokrasi substansial telah dibajak oleh perilaku menyimpang. Nurani kalah dan tunduk pada korupsi.

Prediksi dan Antisipasi 2008

Pembajakan KPK adalah cerita kelam di ujung 2007 dan kisah buram di awal 2008. Pembajakan melalui upaya hukum dan langkah politik bukanlah kisah baru dalam upaya reformasi hukum di tanah air. Setiap lembaga yang relatif berhasil selalu dimatikan dengan langkah hukum maupun politik.

Catatlah Tim Gabung Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibunuh lewat judicial review di MA. Ingat pula Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara yang dibunuh lewat proses legislasi di DPR.

Karena itu, 2008 kian membuka ruang berat penegakan hukum, khususnya upaya pemberantasan korupsi. Penindakan hukum rentan dikontaminasi dan diintervensi kepentingan politik Pemilu 2009.

Publik harus lebih kritis memilah potongan pisau bermata dua penegakan hukum. Pilahan yang tepat jika pisau tajam berhasil mengiris pelaku korupsi. Sebaliknya, irisan yang salah jika pisau semata-mata membunuh lawan politik.

Tentu saja tidak mudah membedakan apakah yang sedang terjadi adalah penegakan hukum dan bukan pembunuhan lawan politik (political assasination). Pembedaan akan lebih mudah jika penegak hukum independen, bebas dari titipan kepentingan politik. Itu artinya, aparat hukum harus dibersihkan dari penyakit memanipulasi keadilan, kebiasaan memperjualbelikan hukum, dan perilaku laten mafia peradilan.

Denny Indrayana PhD, doktor hukum tata negara, ketua Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM, direktur Indonesian Court Monitoring

Sumber : jawa pos dotcom

Komentar ditutup.