Kapolres Luwu Bersurat Ke Presiden RI

Kapolres Luwu Ancam Menyurat ke Presiden
Terkait Penahanan Sembilan Truk Kayu

Jajaran Polres Luwu tetap mengusut indikasi pelanggaran pada penahanan sembilan truk kayu yang diduga hasil ilegal logging asal Kabupaten Luwu Timur. Jumat (8/4) pekan lalu, pihak Polres Luwu mulai membongkar dan menurunkan batangan kayu-kayu yang tergolong kelas tersebut dari beberapa jenis kayu untuk dihitung volume kubikasinya. Hanya saja rencana penghitungan ini mengalami penundaan.

Penundaan inilah yang membuat berang Kapolres Luwu, AKBP Rudi Heru Susanto. Dia kecewa dengan Dinas Hutbun Luwu. Pasalnya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luwu seakan enggan memenuhi permintaan Polres Luwu untuk menghitung kayu-kayu tersebut guna mendapatkan angka pasti dalam volume kubikasinya.
“Jajaran Polres Luwu sudah bersurat ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan itu kita telah lakukan pada Jumat pekan lalu. Kami meminta bantuan selaku tenaga ahli untuk menghitung. Namun Kasatserse kami memberikan laporan, pejabat Dishutbun enggan memenuhi permintaan ini,” ungkap AKBP Rudi Heru Susanto.
Enggannya jajaran Dishutbun Luwu untuk melakukan penghitungan volume kayu ini membuat berang Kapolres Luwu. Sehingga Jumat pekan lalu Kapolres langsung mendatangi kantor Bupati Luwu untuk menemui Sekkab Luwu, H Syaiful Alam.
Saat Kapolres menemui Sekkab Luwu, H Syaiful Alam, saat itu pula Sekkab memanggil Kadis Hutbun Luwu H Chaerul A Cora ke ruangannya untuk dipertemukan dengan Kapolres Luwu, AKBP Rudi Heru Susanto.
Usai pertemuan yang berlangsung beberapa menit di ruang Sekkab Luwu, Kapolres Rudi Heru Susanto akhirnya keluar dari ruangan Sekkab Luwu.
Dicegat BKM usai pertemuannya dengan Kadis Hutbun bersama Sekkab, Rudi sempat menyatakan, bahwa pihaknya tetap meminta kerjasama Dinas Hutbun Luwu selaku tenaga ahli untuk menghitung kayu tersebut.
“Jika Dinas Hutbun Luwu tidak memenuhi permintaan kami, maka kami akan bersurat ke pemerintah yang lebih tinggi dalam hal ini Bapak Presiden,” ketus Rudi Heru Susanto dengan mimik serius.
Sementara itu, Kadis Hutbun Luwu, H Chaerul A Cora, yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya bukan tidak bermaksud enggan menghitung volume kayu yang ditahan Polres Luwu yang diduga berasal dari hutan lindung tersebut. Dishutbun Luwu menginginkan ada persuratan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
“Kayu ini bukan berasal dari dalam wilayah Kabupaten Luwu, seharusnya ada persuratan dari Pemerintah Provinsi Sulsel lebih dahulu. Sebab kayu-kayu ini berasal dari lintas kabupaten. Jika memang sudah ada surat tersebut maka kami siap melaksanakan permintaan untuk menghitung. Apalagi jumlahnya sangat besar,” jelas Chaerul.
Informasi yang dihimpun BKM menyebutkan, jajaran Polres Luwu sebenarnya telah melimpahkan penahanan kayu asal Luwu Timur kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Belopa yang ditandai dengan pengiriman lima berkas.
Namun Kejari Belopa sendiri meminta penyidik Polres Luwu untuk memperjelas muatan atau volume kayu dan jenis-jenisnya. Dalam pembongkaran kayu dari truk-truk tersebut terdapat beberapa kayu kelas satu. Saat pembongkaran kayu oleh aparat penyidik Polres Luwu ditemukan jenis kayu khas hutan Luwu Timur, yakni kayu Kumea.
Menurut beberapa sumber yang layak dipercaya, kayu Kumea ini merupakan jenis kayu endemik yang hanya tedapat di wilayah kawasan hutan Luwu Timur. Jenis kayu ini sudah sangat langka dan sulit ditemukan masyarakat Luwu Raya.
Kualitas kayu Kumena memang sangat baik. Bila terkena air, maka daya tahannya makin bertambah. Jenis kayu ini pun banyak diincar para perambah hutan.

One response to “Kapolres Luwu Bersurat Ke Presiden RI

  1. Ping-balik: Emotionales Interaktionsdesign: Gesten und Mimik ineraktiver Systeme | Lire