Lamban Penanganan Kasus Korupsi Di Selayar

FPS Nilai Pihak Berwajib Di Selayar Tidak Serius Dalam Pemberantasan Korupsi

Hingga saat ini sejumlah data dan catatan yang telah diserahkan oleh pengurus Forum Peduli Selayar (FPS) kepada pihak kepolisian sejak tahun 2008 belum diketahui perkembangannya, termasuk sejumlah informasi melalui melalui media cetak dan media on line yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pihak terkait sepertinya hanya tampil lewat saja ujar Arsil Ihsan ketua umum FPS kepada seluruh anggota FPS yang selama 2 hari ini Jumat dan Sabtu (22/23-4) mengadakan konsolidasi wilayah di kantor FPS Benteng. Salah satu perihal yang telah ditayangkan media online menyebut bahwa FPS telah melakukan pembukaan dokumen dugaan kerugian negara di DPRD Selayar di ruangan kapolres Selayar yang saat itu masih dijabat AKBP.MNur Subchan SmHk. Belum lagi kasus korupsi Takabonerate yang ditangani Kejaksaan Negeri Selayar sejak tahun 205 lalu yang hingga kini belum pernah tuntas dan sepertinya ditutupi untuk diketahui public. Ada lagi yang lebih menarik yakni dugaan kerugian negara pada proyek jalan lingkar jampea.

Salah satu release media online yang diperlihatkan oleh Arsil dibawah ini ;

Siaran Pers Forum Peduli Selayar Tentang Dugaan Kerugian Negara Miliaran di DPRD Selayar.FPS : MILIARAN KERUGIAN NEGARA DI DPRD SELAYAR SEJAK 2002-2009
FPS: harapkan penyidik jeli dan tidak terkecoh administrasi fiktif yang rapi.

Setelah melakukan investigasi ringan dan pengumpulan informasi selama awal tahun 2010, tentang sinyalemen dan dugaan keras telah terjadi kerugian negara miliaran rupiah pada pengelolaan anggaran DPRD sejak tahun 2002 hingga saat ini, akhirnya timsus FPS yang menangani dan memantau kinerja wakil rakyat melayangkan permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan ke kepolisian Resort Selayar terhadap item item pembelanjaan dana negara yang di duga keras telah terjadi penyimpangan anggaran negara di lingkup DPRD Selayar. Jumlah kerugian negara di lingkup DPRD Selayar sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, belum dapat diperhitungan secara matematika pasti, namun jumlahnya melebihi 5 M rupiah sudah dipastikan. Sulitnya melakukan upaya klarifikasi ke penanggungjawab DPRD saat ini bukanlah sebuah rahasia bagi masyarakat Selayar. Apalagi bila sebuah hal berbau miring kemudian di pertanyakan, maka sangatlah susah mendapat hasil klarifikasi yang diharapkan. Begitupun sebaliknya, bila seorang anggota dewan periode 2004-2009 dikunjungi kerumahnya untuk dimintai informasi terkait adanya sinyaliran dugaan kerugian negara yang pada dasarnya mengacu dan tertuang dalam undang undang korupsi, mereka menjawab, bila hal hal seperti itu tanyakan saja ke sekretariat secara langsung, karena kami tidak mengelola keuangan. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang dialami oleh Tim FPS, serta terbatasnya kewenangan sebagai lembaga independen swadaya masyarakat pemerhati selayar yang mendukung pemberantasan korupsi, maka diputuskanlah untuk melakukan permintaan bantuan penyelidikan ke kepolisian selayar, setidaknya faktor kesulitan yang menjadi kendala FPS tidak menjadi halangan bagi kepolisian berdasarkan kewenangan dan tugas yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 tentang kepolsian negara. Selanjutnya setelah penyerahan secara resmi draft dugaan kerugian negara di DPRD Selayar sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, diharapkan agar pihak kepolisian selayar segera bertindak. Semoga dalam pelaksanaan penelidikan nanti, penyidik tidak terkecoh dalam meneliti dan menelaah pertanggungjawaban serta administrasi keuangan yang telah dibuat oleh penanggung jawabnya. (FPS-PERS).

——————————————————————————————-

DAFTAR DUGAAN KERUGIAN NEGARA SEJAK TAHUN 2002 S/D 2009
DILINGKUP DPRD SELAYAR DARI DATA FORUM PEDULI SELAYAR (FPS)

1. Dugaan kerugian Negara yang timbul dalam pelaksanaan Pembangunan Mushallah Kantor DPRD Selayar, yang terletak di sebelah utara bangunan kantor lama. Indikasi kerugian negara pada awal perencanaan yang menggelembungkan anggaran pembiayaan proyek ini. Telaah kasat diawali dari perbandingan ukuran luas bangunan dan besarnya biaya yang di keluarkan. Telaah kedua, material sekunder seperti tegel dan mar mar di duga kuat menyalahi bestek yang menyebabkan terjadinya mark up dalam pembelian kedua material ini. Biaya pengecatan serta alat kelengkapan rumah ibadah sangat kuat dugaan terjadi mark up yang mengarah pada perbuatan pertanggungjawaban fiktif pada item pencairan dana proyek ini oleh kontraktor. Telaah ke tiga dari bangunan Mushallah ini yang diduga kuat terjadi pertanggungjawaban fiktif adalah munculnya anggaran lanjutan pembangunannya dalam apbd selayar tahun 2003. Telaah empat telah terjadi dugaan kerugian negara adalah adanya anggaran pemeliharaan setiap tahun yang diduga kuat telah terjadi proses pembuatan pertanggungjawaban fiktif.

2. Dugaan kerugian negara yang timbul atas adanya proyek pengadaan sound sistem ruang rapat DPRD Selayar yang sumber anggarannya dari APBD Selayar tahun 2002/2004. Telaah informasi dalam proses pembelian perlengkapan ruangan sidang anggota dewan selayar ini diduga keras telah terjadi mark up ini, telah pernah mendapat proses awal penyidikan oleh pihak berwajib.
3. Dugaan kerugian negara yang timbul atas adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembelian baju dinas anggota DPRD Selayar periode 2002/2004-2009. Diduga keras adanya mark up harga dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Telaah informasi, bahwa terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pertanggung jawaban penggunaan anggaran kegiatan ini.

4. Dugaan kerugian negara yang timbul akibat penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas ketua dan wakil ketua, serta alat kelengkapan dewan DPRD Selayar periode 2002/2004-2009. Telaah argumentasi dan informasi, bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran item ini, diduga keras fiktif.
5. Dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya penyimpangan anggaran pembuatan buku dan pencetakan sejumlah kegiatan profil Dewan tahun 2002/2004/2009. Telaah informasi bahwa telah terjadi mark up dan pertanggungjawaban fiktif dalam penggunaan anggaran kegiatan ini.
6. Dugaan kerugian negara yang timbul dalam penggunaan anggaran pembayarn Tunjangan perumahan ketua dan wakil ketua DPRD Selayar periode 2002/2004-2009,diduga keras telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan pelaksanaannya yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Bila dalam proses administrasi terlaksana, maka diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif.
7. Dugaan kerugian negara yang timbul dalam proses pengadaan mobil sekretariat DPRD Selayar yang anggarannya bersumber dari APBD Selayar TA.2002/2003 berupa mobil mopen merk Suzuki Carri 1.5. telaah informasi bahwa mobil tersebut telah mendapat dem namun diduga kuat telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pelaksanaannya.
8. Dugaan kerugian negara yang timbul dalam proses pembelian mobil dinas ketua dan wakil ketua serta alat kelengkapan dewan DPRD Selayar yang terlaksana pada tahun 2002, 2003, 2004, 2005 diduga keras terjadi penyimpangan dan mark up. Telaah informasi, bahwa sebagian dari mobil yang dibeli dari anggaran daerah ini, telah di DEM.namun terjadi kesalahan dalam proses DEM mengingat waktu pemakaian dan masa tugas pengguna yang memiliki mobil tersebut tidak diatur dalam aturan perundang undangan yang berlaku, sehingga diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam pelaksanaannya .
9. Dugaan kerugian negara yang timbul dalam item kegiatan penerbitan tabloid DPRD Selayar pada tahun 2002/2003,2004. Diduga keras telah terjadi pertanggungjawaban fiktif. Telaah informasi, bahwa periode dan masa penerbitan tidak terlaksana sesuai kontrak antara pihak ketiga dan Sekretariat DPRD Selayar.
10. Dugaan kerugian negara yang timbul akibat belum terealisasinya proses pengembalian tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Selayar periode 2004-2009. Telaah informasi, bahwa proses pengembaliannya berakhir pada bulan agustus tahun 2008 atau selambat lambatnya pada akhir tahun berjalan.
11. Dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya pengelolaan anggaran tunjangan ketua dan wakil ketua DPRD Selayar perioede 2004-2009 yang diduga terjadi penyimpangan. Telaah informasi,bahwa telah terjadi pertanggungjawaban fiktif dalam proses pengembalian kelebihan dan kekurangannya.
12. Dugaan kerugian negara yang timbul akibat adanya pembelian mobil dinas ketua DPRD Selayar tahun 2009. Telaah informasi bahwa telah terjadi mark up dan kesalahan tehnis juknis dan perencanaan proyek ini, dimana diduga keras telah terjadi proses administrasi fiktif.

Selayar, 3 Februari 2010
FORUM PEDULI SELAYAR

**bila terjadi kesalahan penulisan maka akan diperbaiki kemudian & bila terjadi ketidak fahaman maka diminta untuk melakukan konfirmasi resmi ke pihak FPS. Data ini di keluarkan untuk kebutuhan investigasi dan pengembangan pada upaya hukum.

Komentar ditutup.