Gubernur Sulbar Berpotensi Rugikan Negara dan Rusak Lingkungan

(ANTARA News) – Gubernur Sulawesi Barat yang ingin membangun PLTA Karama di Kabupaten Mamuju, dinilai berpotensi dapat merugikan negara serta dapat merusak lingkungan.

Direktur Eksekutif Likaham Sulbar, Syarifuddin AS, di Mamuju, Sabtu, mengatakan, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, dinilai dapat merugikan keuangan negara atas sepak terjangnya yang ngotot ingin membuka investasi pembangunan PLTA Karama di Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.

Karena kata dia, investor Cina yang akan membangun PLTA Karama tidak melengkapi persyaratan sesuai yang diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga dianggap investasi pembangunan PLTA Karama dengan anggaran Rp12 triliun, menyalahi prosedur.

“Pembangunan PLTA Karama dianggap tidak melakukan investasi sesuai prosedur karena tidak dilengkapi pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri kehutanan (Permenhut) No 14 tahun 2006,” katanya.

Ia mengatakan, tidak adanya dokumen pinjam pakai kawasan hutan atas investasi Cina yang akan membangun PLTA di Sulbar yang akan dibangun dengan daya sekitar 600 megawatt tersebut, diketahui berdasarkan hasil pengakuan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar.

Oleh karena itu, menurut dia, karena tidak ada dokumen pinjam pakai kawasan hutan yang dimiliki PLTA Karama yang melakukan investasi atas persetujuan Gubernur Sulbar, maka Gubernur Sulbar dapat merugikan keuangan negara, karena investor Cina dibiarkan berinvestasi tanpa dokumen tersebut sehingga investasi Cina, tidak akan memberikan konpensasi terhadap negara.

Menurut dia, selain akan merugikan negara investasi Cina di Sulbar tersebut juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan karena pembangunan PLTA Karama dapat mengakibatkan kerusakan air sungai karena air menjadi keruh.

“Likaham beranggapan pembangunan PLTA Karama dapat merusak lingkungan karena dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat menilai Amdal untuk proyek tersebut, tidak dapat meminimalisir dampak lingkungan,” katanya.

Ia mengatakan, ribuan masyarakat yang ada di muara Sungai Karama yang akan menjadi sungai sebagai sumber energi pembangkit PLTA Karama pasti akan merasakan dampak proyek tersebut, karena masyarakat yang berpenghasilan ekonomi lemah dengan mengandalkan sumber air sungai, akan terganggu karena air sungai tercemar akibat keruh.

Sehingga ia meminta sebelum adanya dokumen pinjam pakai kawasan hutan dan sosialisasi Amdal dilakukan investor Cina dilaksanakan dan dilakukan maka sebaiknya proyek PLTA Karama harus dihentikan pembangunannya.

Komentar ditutup.