Arkeologi Bawah Laut Sulawesi Selatan

Potensi Sumber Daya Arkeologi Bawah Air di Sulawesi Selatan: Suatu Alternatif Tambahan Pendapatan Asli Daerah

Oleh : Iwan Sumantri Daeng Siala
Pendahuluan

Salah satu isu paling kuat yang berhembus sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto hingga kini adalah adanya keinginan kuat akan perobahan kebijakan pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi. Kebijakan desentralisasi meng-akibatkan semakin berkurangnya kewenangan pusat dan semakin bertambah kuatnya kewenangan daerah pada sektor tertentu. Muara dari perobahan itu dapat dilihat dari munculnya gagasan otonomi daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu sektor yang dirasakan amat sangat mendesak untuk segera ditangani adalah masalah peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan berhembusnya gagasan otonomi daerah itu pula, berbagai fihak kemudian seakan berlomba untuk mengkalkulasi perolehan pendapatan daerahnya masing-masing. Pada pokoknya, kalkulasi perolehan pendapatan asli daerah selalu bersandar pada sumber daya alam—selain sumber-sumber pendapatan konvensional lainnya—,padahal berbagai sumber daya alam nampaknya merupakan sumber yang tak terbaharui. Terkadang, suatu kabupaten misalnya, nampaknya amat memaksakan perolehan pendapatannya dari hasil tambang, ataupun hasil hutan.

 

Hasil tambang dan hutan memang diakui sebagai sesuatu yang dapat memberikan hasil keuangan yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan kabupaten, tetapi berdasarkan sejarah, kedua sumber itu apabila dikelola dengan buruk akan memberikan dampak yang amat sangat buruk pula bagi kehidupan generasi mendatang. Sejarah telah membuktikan, beberapa negara di Eropa—akibat revolusi industri—150 tahun sesudah pembabatan hutan untuk industri, kini merasa sangat menyesalinya. Sudah bukan rahasia pula bahwa Amerika Serikat ternyata adalah salah satu negara yang mempunyai cadangan minyak dan gas bumi terbesar di dunia, tetapi eksploitasi yang dilakukan di negara itu bisa dihitung dengan dua belah tangan. Begitu hati-hatinya negara ini dalam pengelolaan sumber daya alamnya.

Tulisan ini memberikan penawaran alternatif tentang penambahan perolehan pendapatan asli daerah selain dari pendapatan daerah konvensional yang sudah diketahui bersama. Tawaran ini terutama ditujukan kepada daerah atau kabupaten yang mempunyai wilayah laut yang berada di provinsi Sulawesi Selatan melalui salah satu kegiatan arkeologi: arkeologi bawah air.


Arkeologi dan Arkeologi Bawah Air

Arkeologi terkadang dianggap sebagai suatu kegiatan keilmuan yang bersifat romantik. Romantisme arkeologi dapat tercermin melalui kegiatan perjalanan, penemuan, dan penulisan atau diskripsi tentang masyarakat masa lamapau. Kaum terpelajar sekalipun masih menganggap arkeologi sebagai ilmu yang berhubungan dengan kuburan atau semacamnya, padahal ilmu ini menurut salah satu batasannya—dari sekian banyak batasan arkeologi yang ada, sebagaimana yang ditulis oleh Colin Renfrew dan Paul Bahn (1996)—adalah : “A subdiscipline of anthropology involving the study of the human past through its material remains.” (Renfrew dan Bahn, 1996:539)

Berkenaan dengan itu, tidaklah mengherankan jika seorang arkeolog selalu bergiat dalam kerangka masa lalu. Selain itu, seorang arkeolog akan sangat akrab dengan sisa kebudayaan material masa lalu. Dalam konteks itu pula barangkali, sehingga sebagian besar arkeolog sepakat bahwa terdapat tiga tujuan arkeologi yaitu mengkonstruksi sejarah budaya, merekonstruksi tingkah laku, dan mempelajari proses budaya. Tiga tujuan arkeologi seperti itu nampaknya sangat sarat dengan nilai akademis atau saintifik.

Sebetulnya, selain tiga tujuan arkeologi sebagaimana disebutkan di atas terdapat berbagai alasan yang dapat dikemukakan atas pertanyaan “mengapa bergiat di bidang arkeologi ?” Alasan itu antara lain: arkeologi sebagai entertainment, arkeologi dapat digunakan sebagai alat politik, dan arkeologi dapat digunakan untuk melestarikan warisan budaya—sebagaimana yang ditulis oleh Brian M Fagan (1985:9—13)—serta untuk kepentingan ekonomi.

Bila kita mengunjungi situs-situs arkeologi yang terkenal di luar negeri, akan dapat dengan mudah dilihat betapa sejumlah kendaraan besar sejenis bus dipenuhi oleh orang yang mengunjungi situs itu. Pemandangan seperti itu—misalnya—dapat disaksikan jika kita mengunjungi piramida di Mesir dan piramida peninggalan bangsa Aztec di Amerika Selatan. Di negara yang sudah maju, kursus singkat tentang arkeologi dibuka, terutama menjelang liburan musim panas tiba. Kelas ini ditujukan bagi orang-orang yang ingin merasakan nuansa petualangan yang amat kental dalam kegiatan arkeologi. Ini adalah sedikit contoh bagaimana kegiatan arkeologi sudah menjadi semacam entertainment.

Sejarah Zambia sesungguhnya ditulis oleh sekelompok arkeolog dan sejarawan atas perintah presidennya, Kenneth Kaunda. Dengan bangga Presiden Kaunda berkata—sebagaimana catatan Fagan (1985:12) : “This is our history. Now we can look people from other countries in the face and tell them that we have a history and national identity to be proud of.” Di Jerman, Nazi “berhasil” menemukan “temuan” for the evolution of a master race in Europe yang melegitimasi bangsa Arya sebagai ras yang paling tinggi dan kemudian menghalalkan pembunuhan massal. Dua contoh itu menunjukkan bagaimana arkeologi dapat dijadikan sebagai alat politik sekaligus sebagai salah satu alat untuk mempertebal identitas kebangsaan.

Suatu contoh klasik dari kegiatan kearkeologian yang mencakupi kesemua tujuan arkeolgi sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah kegiatan kearkeologian yang dilakukan oleh the York Archaeological Trust pada tahun 1976 hingga kini di situs The Jorvik Viking Centre, York, Inggris bagian utara. Sebagaimana yang dicatat oleh Collin Renfrew dan Paul Bahn (1996) situs ini : “The Jorvik Viking Centre in the city of York, Northern England, is one of the most popular and financially successful museums to have been created on an archaeological site anywhere in the world. In 1976, the York Archaeological Trust began a 5-year excavation beneath the foundation of a demolished Victorian factory in Cappergate, one of the main streets of old York…….Since the dig had attracted about half a million visitors and aroused international interest, a decision was made to preserve the Viking Age timbers, to reconstruct some of the buildings, and also to recreate a part of this Viking Age neighborhood. The result, opened in 1984, is the Jorvik Viking Centre, located underneath a new shooping complex…….Financially the Centre has supported new excavation in York, and its success—with over 8 million visitors ini the first 10 years—has led to similar displys opening or being planned in other British towns as well as in others countries.” (Renfrew dan Bahn, 1996:534).

Berbagai cabang arkeologi pun bermunculan seiring dengan per-kembangan arkeologi. Cabang-cabang itu antara lain arkeologi pemukiman, arkeologi industri, arkrologi gender, etnoarkeolog, arkeologi bawah air, dan sebagainya.

Salah satu kegiatan kearkeologian yang mungkin dapat dilakukan di Sulawesi Selatan untuk tujuan kepentingan ekonomi dalam kerangka untuk menambah pendapatan asli daerah—selain tujuan arkelogi lainnya—adalah arkeologi bawah air yaitu—“study of archeological sites and shipwrecks beneath the surface of the water” sebagaimana yang dikatakan oleh Brian M Fagan (85:592). Kegiatan kearkeologian ini, kemudian, di Indonesia lebih populer dengan “pengangkatan harta karun.” Kegiatan itu, bagaimanapun juga, hanya dapat dilakukan oleh tenaga terampil dibidangnya—tentu saja arkeolog—dan dilaksanakan dengan menempuh prosedur dan kaidah disiplin arkeologi.


Potensi Sumber Daya Arkeologi Bawah Air di Sulawesi Selatan

Bukti tertua tentang terjadinya trade and exchange antara Sulawesi Selatan dengan daerah ‘luar’ yang saat ini diketahui adalah dari temuan artefaktual yang ditemukan di Pantonoa Bangka, tepi Danau Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Utara, hasil penelitian The Oxis Project pada tahun 1998 yang dikomandoi oleh David Bulbeck dan Bagyo Prasetyo. Temuan tersebut—sekarang menjadi koleksi Balai Arkeologi (Balar) Makassar—berupa manik-manik berfaset 64 (enam puluh empat) dan kain katun yang setelah diuji-laboratoriumkan dan dikalibrasi dengan sistem two sigma calibration diperoleh pertanggalan 410-660 M (Wolman, 2000:76—7). Menurut catatan Tanwir L. Wolman, tidak ada indikasi bahwa manik-manik tersebut dikerjakan di daerah tempat ditemukannya, bahkan dia menduga—berdasarkan diskusinya dengan Dr. Moh. Ali Fadillah—benda itu diduga kuat berasal dari India.

Berbagai artefak maupun fitur kemudian memberi petunjuk kepada kita bahwa antara abad V hingga kini telah terjadi suatu arus pertukaran dan ataupun perdagangan antara daerah ini dengan daerah lainnya. Petunjuk terkuat berasal dari berbagai temuan keramik yang dijumpai pada semua “kerajaan kuna”3, baik kecil maupun besar, baik “vasal” maupun “matoa”.

Para pedagang barang antik (baca: keramik) di Sulawesi Selatan tahu betul lokasi-lokasi pencarian keramik. Pada pokoknya mereka menunjuk lokasi penggalian barang antik pada bekas-bekas kerajaan tertua di Sulawesi Selatan yaitu Siang, Luwu, Bantaeng, Gowa, Suppa, dan Bone. Kesemua bekas kerajaan itu memang disebut-sebut oleh kolektor keramik sebagai daerah-daerah yang memiliki kualitas keramik yang sangat bagus dan mahal.

Tidak seperti sekarang ini, antara abad IV hingga XIX—bahkan di belahan dunia lain, dimulai pada upper palaeolithic sebagaimana yang dicatat oleh Keith Muckelroy (1978:3)—arus pertukaran dan perdagangan antara Sulawesi Selatan dengan daerah luar pulau terjadi dengan menggunakan perahu atau wahana lain melalui laut.

Berdasarkan densitas temuan—terutama keramik asing—dapat dipastikan Sulawesi Selatan memiliki aksesibilitas yang cukup memadai ketika itu sebagai daerah tujuan trade dan exchange. Berdasarkan densitas itu pula kita bisa membayangkan—sambil berspekulasi—seramai apakah gerangan lalu lintas di perairan Sulawesi Selatan ? Kita juga bisa membayangkan seberapa banyak keramik asing dan barang berharga lainnya—sebagai potensi sumber daya arkeologi bawah air—yang masih tersimpan di laut perairan Sulawesi Selatan akibat karamnya perahu pedagang ? Kalkulasi ekonomipun—sekali lagi spekulatif—lantas bekerja disini. Semua ini tentu saja akan menjadi alternatif bagi perolehan pendapatan daerah dengan catatan kegiatan itu dilakukan dengan sangat profesional.

Pengalaman pengangkatan harta karun menunjukkan perolehan keramik utuh diatas 100an ribu keping keramik per-wahana yang tenggelam. Jika sejumlah keramik tersebut disubtitusi dengan rupiah dan dengan harga jual jauh dibawah harga pasar saja, maka jumlahnya milyaran bahkan trilliunan rupiah. Bahkan menurut sdr. Aldy Mulyadi (press.com.) setiap operasi pengangkatan harta karun rata-rata menghasilkan diatas $ 2,000,000. Suatu jumlah yang sangat menggiurkan bukan ?


Metode

Persoalannya kemudian adalah dengan cara apa kita dapat mengetahui bahwa pada sebuah perairan terdapat sumber daya arkeologi bawah air ? Ada dua cara untuk mengeksplorasi potensi sumberdaya arkeologi bawah air yang bisa dilakukan yaitu secara konvensional tradisional dan dengan memanfaatkan teknologi canggih. Cara konvensional dilakukan dengan jalan mengumpulkan informasi dari penyelam ataupun nelayan. Informasi dari mereka biasanya cukup akurat. Cara lainnya adalah memeriksa arsip-arsip kuno yang menerangkan tentang terjadinya peristiwa kapal karam pada suatu masa, tetapi cara ini kadang tidak menunjuk lokasi secara akurat. Melalui cara konvensional ini, biaya sangat murah.

Pemanfaatan teknologi canggih—satelit umpamanya—membutuhkan biaya yang mahal. Kelebihannya adalah dapat menunjukkan kordinat secara akurat yang berimplikasi pada kemudahan untuk eksploitasi.


Potensi Sumber Daya Manusia

Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala (SPSP) Sulawesi Selatan Dan Tenggara merupakan institusi pemerintah yang mempunyai kewenangan khusus dalam mengelola berbagai sumber daya arkeologi di Indonesia. Institusi ini memiliki paling kurang 2 (lima) orang diver yang akhli dalam bidang penyelaman untuk tujuan kegiatan arkeologi bawah air. Termasuk bidang keakhliann mereka adalah operasi pengangkatan harta karun. Selain itu, Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin sejak beberapa tahun terakhir ini telah mengelola satu mata kuliah—Arkeologi Bawah Air—untuk tujuan itu. Disini dapat ditambahkan, telah hadir pula di Universitas Hasanuddin Fakultas Kelautan dan Perikanan. Satu lagi instansi yang bekerja pada wilayah arkeologi adalah Balai Arkeologi (Balar) Makassar. Institusi ini memiliki seorang akhli keramik yang telah terkenal di manca negara yaitu guru saya yang terhormat, Karaeng Demmanari.

Keempat institusi itu sebetulnya dapat diajak kerja sama oleh pemerintah daerah dalam usaha menambah perolehan pendapatan asli daerahnya melalui kegiatan arkeologi bawah air. Masalahnya kemudian adalah kordinasi antara keempat institusi itu belum berjalan dengan amat baik. Selain itu, tindakan proaktif pemerintah daerah belumlah dikatakan optimal.


Kendala

Memang betul, kegiatan pengangkatan harta karun dapat meraup keuntungan yang menggiurkan, tetapi jangan lupa pula bahwa biaya operasional kegiatan ini juga menelan biaya yang tidak kecil pula. Salah satu contoh adalah bayaran diving master yang selalu harus ada pada setiap kegiatan arkeologi bawah air. Belum lagi biaya sewa kapal dan alat selam lainnya. Meskipun demikian, pilihan untuk diving master adalah bangsa sendiri karena bayarannya jauh lebih murah dibanding diving master bangsa asing.

Membayar tenaga arkeolog yang terampil untuk keperluan seperti itu juga cukup mahal. Hal ini dapat dimaklumi mengingat resiko yang ditanggung adalah melayangnya jiwa jika tidak terampil dan handal.

Tapi semua kehawatiran dan resiko itu dapat diminimalisasi jika kegiatan arkeologi bawah air dilakukan secara profesional. Jadi, arkeologi bawah air sebagai salah satu alternatif tambahan pendapatan daerah: mengapa tidak ?


Catatan

[1] Judul makalah, dibacakan pada Diskusi Ilmiah Arkeologi (DIA) XII di Fort Rotterdam, Makassar pada tanggal 16 Juni 2000.

[2] Penulis adalah staf/pendiri Celebes Heritage, Direktur/pendiri Institut Etnografi Indonesia, Makassar, dan dosen tetap pada Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Makassar, serta penggemar berat ayam bangkok aduan.

Sebetulnya, menurut Elman Service (1971)—sebagaimana yang ditulis oleh Brian. M Fagan (1985)—strata organisasi sosial dapat dibedakan dalam 4 (empat) skala yaitu:

“Bands. For most of its long prehistory, flourished in small bands, associations of families that may have been no larger than twenty-five to six people. These bands were knit by close kinship ties. This highly viable form of social organization is amat effective for hunter-gatherers and survives into moderen times among the !Kung San, the Australian aborigines, and other groups. The tight organization of the band encourages cooperative hunting and gathering and sharing of resources.

Tribes. The social level of the band proved effective as long as human beings were hunter-gatherers. But once they began to cultivate the soil and domensticate animals, the more sedentary life and demanding requirements of food production caused people to associate in aggregates of bands that were linked by class into tribes. A clan unites families within an organization in wich all its members claim descent from a common ancestor. Tribal societies are essentially democratic, for the leadership of this much larger social unit is normally conducted through a tribal council of some type whose membership consists of band and clan representatives. A tribe may also possess nonkinship social units that foster a particular activity, such as canoe navigation or potmaking. These sodalities are but one of several new forms of social organization that tribes employ to manipulate their growing populations. At the core of tribal life is the notion that all resources are owned by the tribe as a whole and are to be controlled in a basically egalitarian manner.

Chiefdoms.Tribal societies develop chiefdoms in situations where the egalitatrian principles of the society are replaced by a new order, where different kin groups assume a form of rangking within society as a whole. One kin group may achieve prominence because its members, all descended from a common ancestor, are associated with extraordinary deeds, or are believed to have unusual religious or other abilities. This lineage may soon enjoy a special status in society, wich gives its leaders organizational powers to cater to the needs of society as a whole. The lineage chieftains do not actually control or own the products or services of the society that they manipulate or redidtribute. Rather, they act as the social instrument for the redistribution of goods and services for their society as a whole. These chiefdoms are headed by lineage leaders who coordinate the management of food surpluses and the products of the diverse part-time specialist craftspeople that even a tribal society possesses. Once food supplies are regularly produced and division of labor within a society has diversified far beyond that of simple male-female roles, then the leaders of the principal lineage or lineage assume an important role in redistributing specialist products throughout the tribe fairly, keeping a proportion of the supplies for their own use and for storage in commonly backed by their spiritual powers, their intermediary role with the society’s deities, and their abilities at regulating the cycles of planting, harvesting, and even rainmaking. The leader of chiefdoms may even be specialists themseves, priests with extraordinary spritual powers, who were the only people permitted access to certain types of exotic cult objects, certain clothing, and even certain types of food. Chiefdoms, such as those of the Hopewell people of the Midwest, are really a transitional stage between tribal society and the much more organized societies of the early civilizations” (Fagan;1985:469—470)

Kerajaan kuna diterminasi oleh Elman Service yang disadur oleh William Sanders dan Joseph Marino—sebagaimana yang dirangkum oleh Colin Renrrew dan Paul Bahn (1996)—adalah :

“Early States. These preseve many of the features of chiefdoms, but the ruler (perhaps a king or sometimes a queen) has explicit authority to estabilish laws and to enforce them by the use of a standing army. The society no longer depends totally on kin relationships: it is now statified into different clasess, with a craft specialists above, and the priests and kinsfolk of the ruler higher still. The functions of the ruler are often separated from those of the priest: palace is distinguished from temple. The society is viewed as a territory owned by the ruling lineage and populated by tenants who have the obligations of paying taxes. The central capital houses a bureaucratic administration of officials; one of their principal puposes is to collect revenue (often in the form of taxes and tools) and distribute it to government, army, and craft specialists. Many early states developed complex redistributive system to support these essential services. Early state societies generally show a characteristic urban settlement pattern in wich cities play a prominent part. The city is tipically a large population center (often more than 5000 inhabitants) with major public buildings, including temples and work places for the administrative bureaucracy. Often, there is pronounced settlement hierarchy, with the capital city as the major center, and with subsidiary or regional centers as well as local villages.” (Renfrew and Bahn;1996:168).

Dengan demikian, istilah “kerajaan” mungkin dapat dipakai secara selektif.


Sekelumit bacaan

Fagan, Brian M., 1985 In the Beginning: An introduction to archaeology. Fifth Edition. Boston: Litle, Brown and Company.

Muckelroy, Keith., 1978 Maritime Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

Renfrew, Colin and Paul Bahn., 1996 Archaeology: Theories, Methods and Practice. Second Edition. London: Thames and Hudson Ltd.

Wolman, Tanwir L., 2000 “Komunitas Pra-Bugis di Tepi Danau Matano: Beberapa Indikasi Dari Situs Kubur” dalam Moh. Ali Fadillah dan Iwan Sumantri (ed.) Kedatuan Luwu, Perspektif Arkeologi, Sejarah dan Antropologi halaman 73—86. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.

(Sumber: purbakalamakassar)

Ditulis dalam Artikel | Kaitkata:

Komentar ditutup.