Laporan LSM Matrass Makassar Bermotif Dendam Pribadi

Laporan LSM Matrass Dinilai Tak Berdasar

Tindakan Ketua LSM Masyarakat Transparansi (Matras) Selayar Suaib Rewata melaporkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Selayar Zainuddin ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Sulsel dinilai tidak berdasar. Sebab, tidak ada bukti jika terjadi manipulasi.

Manipulasi yang dilaporkan LSM Matras, terkait pengisian lembar jawaban komputer (LJK) penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Selayar 2010. Sekkab Selayar dilaporkan Rabu, 9 Maret ke SPK Polda Sulsel, dengan nomor: LPB/61/1/III/2011/SPK, tertanggal 9 Maret 2011.

Dalam laporan itu, Matras menyatakan, telah terjadi kasus dugaan manipulasi penerimaan 44 CPNS 2010 yang dilakukan Sekkab Selayar selaku ketua panitia penerimaan. Namun,

Penasihat Hukum Sekkab Selayar, Muhammad Asfah Andi Gau kepada FAJAR menegaskan, tidak ada manipulasi. “Laporan Matras itu tidak berdasar. Lagipula, yang melapor bukan lembaga melainkan individu setelah saya cek langsung ke SPK Polda Sulsel. Sudah jelas, laporan itu sangat keliru karena semua prosedural sesuai mekanisme,” kata Asfah, Senin, 14 Maret.

Lebih lanjut Asfah memaparkan, tidak akan mungkin ada manipulasi dilakukan Sekkab Selayar, karena LJK saat dijemput dari Universitas Indonesia (UI) dan ketika akan diperiksa mendapat kawalan ketat dari Polres Selayar. Tak hanya itu, ada pengawalan dari Inspektorat Sulsel, Inspektorat Selayar, satu orang unsur UI, unsur Kodim, dan tiga dari BKD Selayar.

“Nah, kalau sudah seketat itu pengawalan, darimana logisnya bisa terjadi manipulasi. Lagipula, ada 40 orang panitia penerimaan CPNS. Kalau ada kesalahan prosedural, pastilah ada panitia yang melakukan protes,” kata Asfah.

Karena itu, Asfah menegaskan bahwa panitia penerimaan CPNS Selayar adalah kerja kolektif. Sehingga, tidak wajar jika hanya satu orang saja yang dianggap salah. “Sudah jelas ini pencemaran nama baik terhadap klien kami. Juga upaya menghasut masyarakat agar tidak percaya terhadap lembaga negara dan efek sosialnya ini luar biasa. Kalau terjadi kisruh di masyarakat, siapa yang mau bertanggung jawab,” tandasnya.

Sementara Ketua Matras Selayar, Suaib Rewata mengatakan, pihaknya melaporkan Sekkab Selayar ke polisi karena merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam penerimaan CPNS tersebut. “Kami berharap Polda Sulsel menindaklanjuti laporan kami. Sebab, kisruh penerimaan CPNS Selayar ini sangat meresahkan masyarakat di daerah kami. Baru ada kejadian seperti ini, dimana dari 92 LJK yang telah dibuka, ditemukan 44 LJK yang bermasalah,” beber Suaib. (sumber : fajar.com)

Komentar ditutup.