Banyak Lsm Digunakan Sebagai Senjata Politisi

LSM Memeras, Nyawa Taruhannya

PROFIL :

Hasbi Ibrohim, SH, MH
Ketua Laskar Anti Korupsi
Indonesia (LAKI) Samarinda

NAMA: H Muhammad Hasbi Ibrohim, S.H, M.H, LAHIR: Bone, 28 September 1976, AGAMA: Islam, PENDIDIKAN: Magister Hukum Universitas Brawijaya, PROFESI: Konsultan Hukum, aktivis, PENGALAMAN ORGANISASI: Ketua Forum Peduli Masyarakat Samarinda Seberang (2000-Sekarang), Wakil Ketua/Advokasi AREMATEA Samarinda (2005-Sekarang), Ketua Forum Samarinda Seberang Bersatu (2006-Sekarang), Ketua Yayasan Anugerah Bersama (2007-Sekarang), Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI)  Kota Samarinda (2010-Sekarang).

Apa saja kasus korupsi di Kaltim yang perlu mendapatkan perhatian khusus?
Kami sudah mengelompokkan beberapa kasus yakni besar, sedang dan kecil. Ketiga kelompok kasus itu semua prioritas untuk ditindaklanjuti akhir 2010 hingga awal 2011. Diantarannya ada 7 kasus tergolong besar yakni Bansos sapi kurban Pemkot Samarinda, kasus Benanga Lempake dan Bank Tanah Pemkot Samarinda. Kasus besar itu tak mengabaikan kasus lain seperti penyalahgunaan beras miskin (Raskin) yang dilakukan aparat kecamatan dan kelurahan yang memberikan raskin pada warga tak miskin yang akan kami seret ke pengadilan. Dana bantuan operasional sekolah (Bosda) Samarinda juga termasuk dalam prioritas. Komitmen kami untuk menyapu bersih pelaku korupsi APBN, APBD kabupaten dan kota agar 2011 semua kasus yang ada tuntas dan menjadi tantangan besar penegak keadilan di Kaltim.
Mana yang sebaiknya lebih harus diprioritaskan, menangkap koruptor kakap atau koruptor kecil?
Kami memerioritaskan semua penanganan dugaan kasus korupsi di Kaltim. Meski kami fokus pada kasus yang sudah dikelompokkan namun tetap menangani kasus yang berasal dari pengaduan warga untuk ditindaklanjuti berupa investigasi hingga aksi nyata. Apalagi kami memiliki 10 ribu orang pengurus LAKI Samarinda akan menelusuri berbagai dugaan kasus korupsi di Samarinda dan Kaltim secara berkelanjutan dan sistematis. Beberapa kasus yang sedang kami seriusi seperti Bandara Samarinda Baru (BSB), Jembatan Mahakam Kota  (Mahkota) II Samarinda, Dana Bosda serta dana pengerukan Sungai Karang Mumus (SKM). Salah satu contoh dugaan pungutan liar (Pungli) dilakukan pihak SD di Samarinda Utara sebesar Rp100 ribu per anak untuk membantu pembangunan WC, padahal upaya itu termasuk Pungli dan sudah dihentikan LAKI Samarinda, jika tetap dilakukan maka pihak sekolah akan kami pidanakan.
Bagaimana keseriusan aparat hukum di Kaltim menangani kasus korupsi?
Kami anggap masih tebang pilih di Kejari dan Kejati Kaltim. Karena beberapa dugaan kasus korupsi yang ditetapkan tersangka tak segera ditahan. Karena itu dalam peringatan Hari Anti Korupsi kami menyerahkan tuntutan dan simbol aksi bergambar ular yang diserahkan ke Wakajati Kaltim. Simbol itu bermakna dengan tabiat binatang melata itu dapat memangsa korban, kondisi itu tak ubahnya dengan tersangka korupsi yang bebas berkeliaran dan berpeluang menilap uang negara. Kondisi ironis terjadi pada maling ayam ketika ditemukan langsung ditahan dan diperlakukan tak manusiawi, padahal keadilan itu berlaku sama bagi siapapun jika terindikasi bersalah, khususnya kasus korupsi agar segera ditahan,
Kira-kira perlu berapa lama atau berapa generasi untuk menciptakan aparat penegak hukum yang bersih di Indonesia?
Pada 2011 kami targetkan semua kasus korupsi di Kaltim tuntas, karena pada Februari 2011 akan ada aksi people power terdiri tokoh lintas agama, aktivis, mahasiswa dan elemen lainnya merongrong keseriusan penegakan hukum rezim SBY-Boediono. Aksi ini diprediksi lebih besar dibanding 1998 saat reformasi. Satu tuntutan dalam aksi itu menuntut keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum serta tak membiarkan para tersangka bebas berkeliaran meski sudah berlebel tersangka. Apalagi vonis diberikan selalu tak sebanding dengan penderitaan dialami rakyat, karena vonis 1 tahun sementara uang rakyat yang dikorupsi mencapai miliaran rupiah.
Penegakan hukum memiliki saluran yang panjang. Dari polisi, jaksa sampai hakim. Saluran mana yang paling rentan?
Instansi kejaksaan dan kepolisian yang sangat rentan dalam saluran panjang penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kaltim. Sebab berbagai dugaan tindak pidana korupsi ketika memasuki penyidikan di kejaksaaan terkesan kasus titipan dan tak mendasari fakta dan pembuktian dalam proses penyidikannya. Apalagi tuntutan dikenakan selalu mengacu pada pasal lemah akibat terjadi kesepakatan tertentu antara aparat kejaksaan dengan pelaku. Sementara di kepolisian untuk kasus tindak pidana umum juga terjadi hal-hal demikian. Karena itu LAKI selalu menghadiri proses persidangan berlangsung di Kejari dan Kejati Kaltim untuk memastikan apakah proses persidangannya berjalan tanpa politisasi dan titipan,
Beberapa LSM antikorupsi justru menjadi pelaku pemerasan. Bagaimana masyarakat sebaiknya mengawasi teman-teman aktivis ini?
Ini yang ditantang keras LAKI, jika ada LSM dan aktivis berteriak anti korupsi namun berujung pada kepentingan proyek dan uang, maka LAKI siap berhadapan dan membumihanguskan LSM dan aktivis tersebut. Khusus aktivis LAKI yang melakukan pemerasan dan terbukti, maka nyawa adalah taruhannya, karena kami tak segan-segan melaporkan ke polisi untuk proses pembuktiannya. Terpenting dugaan dan isu itu tak bermuatan politis dan pembunuhan karakter, karena saya tak main-main dengan melakukan perlawanan terhadap korupsi di Kaltim. Kami tak ingin jika ada anggota LAKI yang terlibat dalam tindakan pemerasan. Aerlu juga Anda ketahui bahwa setiap kasus yang diselidiki dan diinvestigasi LAKI selalu melibatkan tim verifikasi terdir pakar hukum dan bekerja profesional dan independen. Jadi setiap data dan fakta yang dipublikasi telah melalui proses kajian dan ditunjang data yang matang.
Kasus korupsi juga dijadikan alat untuk menjatuhkan karir politik seseorang. Bagaimana masyarakat membedakan kasus yang dipolitisi atau tidak?
Dari mekanisme penyidikan dilakukan aparat kejaksaan sangat jelas jika penanganan kasus itu politis dan murni pelanggaran hukum. Saya contohkan kasus Bansos Sapi Kurban Samarinda menjerat Marwoto dan Zainuddin sebagai tersangka, sangat jelas kasus politis. Sebab pemilik kewenangan yakni walikota belum pernah diperiksa termasuk tujuh penyalur sapi kurban. Jika kasus ini murni akibat pelanggaran hukum maka makanisme pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan berkala dari pemberi kebijakan hingga penyalur dan pelaksana. Sementara proses hukum dilakukan tak pernah memeriksa walikota kala dijabat Achmad Amins, karena perintah pengadaan sapi kurban itu tanpa melalui tender atau pelelangan dengan nilai Rp6,8 miliar APBD Samarinda yang digunakan. Cukup mudah membedakan kasus politis dan murni jika masyarakat jeli memerhatikan prosedur dilakukan dalam menangani kasus tersebut.
Saat ini gubernur dan sekprov tengah menjadi tersangka. Anda pikir ada upaya politisasi atau murni penegakan hukum?
Kasus kedua birokrat Kaltim ini murni penegakan hukum. Karena statusnya sudah tersangka maka harus segera diperiksa dan ditahan. Khususnya keduanya dinonaktifkan kemudian jabatan gubernur akan dijabat wakilnya Farid Wadjdy. Itu solusi terbaik dalam proses hukum agar Awang Faroek Ishak fokus menghadapi proses hukum yang ada, apalagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis lebih dari Rp500 miliar kerugian negara akibat dana penjualan saham PT KPC ke Perusda KTE tak masuk kas daerah Pemkab Kutai Timur.  Selain itu kami meminta segera revisi pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menghambat proses peradilan di Indonesia. Karena setiap pejabat negara yang diduga dan ditetapkan tersangka harus meminta izin pejabat setingkat diatasnya saat akan diperiksa. Aturan ini hanya menghambat proses pemeriksaan akibat lambatnya izin tersebut diterbitkan.
Bagaimana LAKI mampu menjaga dirinya dan para anggotanya agar tetap bersih, konsisten dan melakukan perjuangan yang bermartabat?
LAKI merekrut anggota dan pengurus hingga mencapai 10 ribu orang menekankan doktrin bahwa bergabungnya mereka di LAKI bukanlah sebagai organisasi untuk mencari uang, mencari popularitas dan jabatan. LAKI adalah organisasi sosial masyarakat yang fokus melakukan pemberantasan korupsi dan tak memiliki interest apa-apa terhadap kepentingan tertentu. LAKI ingin bersih dari unsur penyuapan. Itulah komitmen LAKI dalam menjaga konsistensi perjuangan dan kredibilitas dimiliki. Jika ada anggota kami yang memeras dan mengatasnamakan LAKI maka mereka akan terseingkir dengan sendirinya, tapi sebelumnya tentu harus ditelusuri dan dibuktikan kebenarannya.
Apakah LAKI punya data atau rencana untuk melaporkan kasus-kasus korupsi besar dalam waktu dekat?
Ya, dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan beberapa kasus lagi ke Komisi KPK dan MA. Karena LAKI berada di bawah binaan dan didikan KPK maka kita tak ingin asal-asalan dalam menangani kasus kemudian melaporkannya. LAKI memiliki seorang doktor hukum dan enam orang magister hukum. Sebelum merilis dan melaporkan kasus yang ditemukan ada indikasi korupsi maka dikaji dan ditelusuri kelengkapan data dan faktanya, tentunya melalui proses investigasi dan penelusuran. Setelah semua lengkap maka dirilis dan dilaporkan lengkap dengan data indikasi penyalahgunaannya. (najib)

2 responses to “Banyak Lsm Digunakan Sebagai Senjata Politisi