AJI: Sanksi Tegas Wartawan ‘Palak’ Saham Krakatau

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mendesak agar dugaan sejumlah wartawan terlibat kongkalikong penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel, awal November 2010, diusut tuntas. Jika terbukti, pelaku harus dikenakan sanksi tegas.

Dugaan bermula dari laporan sejumlah pihak yang terlibat langsung dalam proses penawaran saham Krakatau Steel (KS) yang menuding ada sejumlah wartawan dari beberapa media terkemuka yang berusaha memperoleh jatah saham perdana KS tanpa melalui prosedur yang berlaku di pasar modal.

Dalam dugaan tersebut, keempatnya terdiri dari media nasional terkemuka, dua surat kabar, satu portal berita, dan satu buah stasiun televisi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI Jakarta, para wartawan itu meminta jatah saham sebesar 1.500 lot saham perdana KS. Nilai keseluruhannya mencapai Rp 637,5 juta.

Permintaan tersebut, kabarnya juga dibarengi dengan tekanan melalui pemberitaan negatif seputar IPO Krakatau Steel. Selain saham, sejumlah wartawan ini juga dilaporkan meminta sejumlah uang tunai.

“Jika terbukti, tindakan wartawan-wartawan ini jelas melanggar kode etik jurnalistik wartawan Indonesia (KEWI),” kata Ketua AJI Cabang Jakarta, Wahyu Dhyatmika, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 18 November 2010.

Dijelaskan Wahyu,ada Pasal 6 KEWI secara jelas dan tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Selain itu, lanjut Wahyu, tindakan wartawan yang meminta jatah saham perdana KS ini berindikasi tindak pidana pemerasan.

Menurut AJI, perilaku jurnalis yang dicemari oleh kepentingan komersial pribadi dan kelompok seperti itu, mengancam iklim investasi di Indonesia. Berita-berita mengenai bursa saham yang tidak proporsional, tendensius dan tidak berimbang, berpotensi membuat bingung investor.

Oleh karena itu, AJI Jakarta  menyatakan sikap:
Pertama, mendesak pihak-pihak yang mengetahui ihwal kongkalikong ini untuk segera melapor secara resmi ke Dewan Pers dan Polisi. Laporan ini penting agar lembaga-lembaga tersebut bisa segera mengusut laporan adanya wartawan yang meminta jatah saham perdana KS ini.

Kedua, AJI mengimbau semua jurnalis peliput Bursa Efek Indonesia, agar tetap kritis dan berimbang dalam memberikan informasi yang perlu diketahui oleh publik. (Sumber : maiwanews –)

Komentar ditutup.